Metrosiar – Ratusan mahasiswa dan warga dari wilayah Bandung Raya menggelar aksi protes di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat sore (21/3/2025).
Massa menyuarakan tuntutan agar pemerintah dan DPR RI membatalkan Undang-Undang TNI yang dianggap merugikan prinsip demokrasi.
Aksi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB, dengan peserta yang datang dari berbagai titik, seperti Jalan Trunojoyo, Ari Jipang, dan Cilamaya.
Para demonstran mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa spanduk dan poster yang mengandung pesan penolakan terhadap RUU TNI.
Ahmad Sidiq, koordinator aksi, menyatakan unjuk rasa ini melibatkan mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta Aliansi Masyarakat Sipil di kawasan Bandung Raya.
“Kami minta DPR menolak habis-habisan RUU TNI. Kan kemarin sudah disiarkan. Sudah disahkan. Kami minta DPR tarik kembali,” ujar Ahmad di lokasi aksi.
Menurut dia, UU TNI akan memberikan terlalu banyak ruang bagi militer dalam jabatan strategis pemerintahan, mengurangi peran sipil, dan mengancam demokrasi yang diperjuangkan sejak reformasi 1998.
“Jika TNI sudah masuk ke lembaga, bagaimana nasib rakyat ini? Bagaimana ketika TNI sudah masuk ke sipil, bagaimana nasib rakyat? TNI itu diwajibkan untuk menjaga keamanan negara. Bukan masuk ke ranah-ranah sipil,” katanya.
Ahmad juga menuding bahwa RUU ini merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI serta mempersempit supremasi sipil.
“DPR itu rapat sidang di hotel-hotel. Apakah kita pantas menyatakan bahwa DPR itu wakil rakyat? Kalau apa gunanya Dewan Perwakilan Rakyat? Seharusnya DPR itu terbuka untuk rakyat, itu membuang anggaran,” pungkasnya.(*)
Editor : Konrad
