Kapolda Banten Bongkar 10 Tambang Ilegal: “Tidak Ada Ruang untuk Penambangan Ilegal di Banten!”

Kamis, 4 Desember 2025 - 22:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polda Banten memperlihatkan barang bukti utama kasus illegal mining, termasuk kunci alat berat dan dokumen terkait, dalam konferensi pers pengungkapan 10 TKP tambang ilegal.

Polda Banten memperlihatkan barang bukti utama kasus illegal mining, termasuk kunci alat berat dan dokumen terkait, dalam konferensi pers pengungkapan 10 TKP tambang ilegal.

SERANG, Metrosiar — Polda Banten menegaskan tidak ada ruang bagi praktik pertambangan ilegal di wilayah Banten. Hal ini disampaikan Kapolda Banten Irjen Pol Hengki saat memimpin konferensi pers pengungkapan kasus illegal mining periode Oktober–November 2025 di Kantor PUPR Provinsi Banten, Kamis (04/12).

Didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol Yudhis Wibisana, Plt Kabid Humas AKBP Meryadi, dan Kadis ESDM Banten Arijames Farrady, Kapolda menyatakan bahwa arahan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi landasan utama tindakan tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal.

“Presiden sudah menegaskan, seluruh bentuk penambangan ilegal di NKRI harus ditindak tanpa pandang bulu. Ini bukti komitmen negara melindungi masyarakat dan lingkungan,” ujar Hengki.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan penegasan keras soal pemberantasan tambang ilegal dalam konferensi pers, didampingi jajaran Polda Banten.

Polda Banten bekerja sama dengan ESDM Provinsi Banten melakukan penyelidikan menyeluruh di berbagai wilayah. Sepanjang Oktober–November 2025, Ditreskrimsus menerima 10 laporan dugaan praktik illegal mining, baik galian C maupun penambangan emas tanpa izin (PETI). Seluruh laporan langsung ditindak secara profesional sesuai aturan.

Baca juga:  Tas "Ajaib" Hakim Djuyamto: Berisi Uang Setengah Miliar, Cincin Mewah, dan Dua HP Dititipkan ke Satpam Sehari Sebelum Ditangkap

Hasilnya, polisi berhasil mengungkap 10 lokasi tambang ilegal berikut para pelakunya. Delapan tersangka berperan sebagai pemilik kegiatan, sementara satu lainnya membantu proses penambangan.

Daftar Tersangka:
1. YD (58) – Pemilik
2. AN (46) – Pemilik
3. MS (58) – Pemilik
4. KR (59) – Pemilik
5. MS (63) – Pemilik
6. AU (47) – Pemilik
7. SB (46) – Pemilik
8. SS (47) – Turut membantu

 

Lokasi Tambang Ilegal:

  • Kab. Tangerang: Mekar Baru, Gunung Kaler, Sukadiri
  • Kab. Serang: Gunung Pinang, Jalan Lingkar Mancak
  • Kab. Lebak: Desa Tutul, Kecamatan Rangkasbitung

 

Lokasi Pengolahan Emas Ilegal:

  • Desa Situmulya, Kecamatan Cibeber, Lebak
  • Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Lebak
Baca juga:  Misa Paskah Dijaga Ketat, Polisi dan Gegana Siaga Penuh di Pasar Kemis

Kapolda menjelaskan modus yang digunakan pelaku, yaitu mengeruk batuan dan tanah menggunakan excavator tanpa izin, serta mengolah emas memakai glundung dan cairan sianida. “Motif mereka murni untuk keuntungan ekonomi,” tegas Hengki.

Kapolda Banten meninjau langsung alat berat excavator yang disita dari lokasi tambang ilegal, sebagai bukti komitmen penegakan hukum tanpa kompromi.

Barang Bukti yang Disita:

  • 8 unit excavator
  • Surat jalan hasil penjualan
  • Uang Rp3.525.000
  • 20 karung batuan mengandung emas
  • Peralatan pemurnian emas: 11 glundung, 3 gembosan, 1 drum CN, tabung gas 3 kg, tabung oksigen, kowi, blower, palu, lingkar, dan 1 jack hammer

Para tersangka dijerat Pasal 158 dan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

Di akhir konferensi pers, Kapolda menegaskan komitmennya.

“Polda Banten akan terus menindak tegas seluruh praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan berkelanjutan,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel metrosiar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gugatan Jusuf Hamka Dikabulkan, MNC Kena Rp531 Miliar!
Sungai Cisadane Tercemar, Aktivis Desak KLH dan Polisi Tetapkan Tersangka: PT Biotek dan Pengelola Taman Tekno BSD Diduga Lalai
Polresta Tangerang Lakukan Penyelidikan Kasus Pembunuhan Suami Diduga oleh Istri di Tigaraksa
Terungkap! Modus Lowongan Kerja Restoran Berujung Perdagangan Orang, Pasutri di Banten Ditangkap
Komisi III DPR RI Meminta Polri Dan Kejaksaan Tidak Menghentikan Kasus Penjambretan Di Sleman
Reformasi Polri Masuk Babak Awal, Yusril Bocorkan Arah Revisi UU Kepolisian
Mata di Langit Mulai Mengawasi! Drone Presisi Korlantas Siap Rekam Pelanggaran Tanpa Ampun
Lawan Pasal Multitafsir UU KUHP, Mahasiswa NU Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, Khawatirkan ‘Chilling Effect’ bagi Kritik Publik

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 17:52 WIB

Sungai Cisadane Tercemar, Aktivis Desak KLH dan Polisi Tetapkan Tersangka: PT Biotek dan Pengelola Taman Tekno BSD Diduga Lalai

Jumat, 6 Maret 2026 - 18:48 WIB

Polresta Tangerang Lakukan Penyelidikan Kasus Pembunuhan Suami Diduga oleh Istri di Tigaraksa

Kamis, 5 Maret 2026 - 21:56 WIB

Terungkap! Modus Lowongan Kerja Restoran Berujung Perdagangan Orang, Pasutri di Banten Ditangkap

Jumat, 30 Januari 2026 - 16:32 WIB

Komisi III DPR RI Meminta Polri Dan Kejaksaan Tidak Menghentikan Kasus Penjambretan Di Sleman

Jumat, 23 Januari 2026 - 06:41 WIB

Reformasi Polri Masuk Babak Awal, Yusril Bocorkan Arah Revisi UU Kepolisian

Berita Terbaru

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada Yohanes Ghae (tengah) didampingi jajaran perangkat daerah saat memberikan keterangan usai apel gabungan terkait penertiban aset dan kepatuhan pajak kendaraan dinas di halaman Kantor Bupati Ngada.

Nusantara

Aset Amburadul & Pajak Menunggak, Pemda Ngada Bergerak!

Kamis, 23 Apr 2026 - 22:44 WIB