Bajawa.Metrosiar- Masa tanggap darurat Gempa Flores di Kabupaten Ngada akan berakhir pada 12 September 2026. Di tengah waktu yang semakin sempit, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngada didorong segera menuntaskan pendataan dan verifikasi seluruh kerusakan agar tidak ada warga terdampak yang kehilangan hak hanya karena persoalan data.
Penegasan itu disampaikan Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dalam rapat koordinasi penanganan dampak gempa di Kabupaten Ngada, Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan bencana, terutama progres pendataan dan verifikasi kerusakan rumah warga, fasilitas publik serta kebutuhan pemulihan di berbagai sektor.
Mulai dari kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, ekonomi masyarakat, pertanian, perikanan hingga relaksasi kredit bagi masyarakat dan pelaku UMKM terdampak menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut.
Gubernur: Data Harus Tuntas Sebelum Tanggap Darurat Berakhir
Melkiades Laka Lena menegaskan, penyelesaian data merupakan pekerjaan paling mendesak menjelang berakhirnya masa tanggap darurat.
Seluruh kerusakan harus tercatat secara lengkap, baik rumah warga kategori rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan, termasuk fasilitas kesehatan, sekolah dan fasilitas umum lainnya.
Data tersebut selanjutnya harus melalui proses verifikasi secara menyeluruh agar bantuan pemerintah pusat benar-benar diberikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Semua data harus benar-benar diverifikasi agar bantuan pemerintah pusat diberikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” tegas Melki.
Namun, Gubernur mengingatkan, proses verifikasi tidak boleh membuat masyarakat terdampak kemudian terabaikan.
Warga yang hasil verifikasinya belum memenuhi kriteria bantuan tertentu, menurutnya, tetap harus dipikirkan mekanisme penanganannya.
Sebab, tidak masuk dalam kategori kerusakan tertentu bukan berarti warga tersebut tidak mengalami dampak bencana.
Pemerintah diminta memastikan proses pendataan tidak justru melahirkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Jangan Sampai Data Menghapus Hak Warga
Melki kembali menekankan pentingnya ketelitian dalam proses pendataan.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap bencana Gempa Flores cukup besar. Karena itu, seluruh kerusakan dan kebutuhan masyarakat harus disampaikan secara lengkap agar dapat diperjuangkan bersama kepada pemerintah pusat.
Data harus akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan karena menjadi dasar dalam menentukan kebijakan sekaligus mengusulkan bantuan.
Persoalan pendataan juga menjadi perhatian Gubernur dalam kaitannya dengan kondisi sosial dan pemerintahan desa, termasuk situasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Ia mengingatkan agar persoalan administrasi tidak sampai membuat warga yang seharusnya tercatat justru terlewat.
“Tidak boleh ada satu pun warga terdampak yang memiliki hak kemudian terabaikan hanya karena persoalan data,” tegasnya.
Bupati Ray Bena Laporkan 14.850 Rumah Terdampak
Dalam rapat tersebut, Bupati Ngada Raymundus Bena menyampaikan perkembangan terbaru pendataan rumah warga terdampak gempa di 12 kecamatan.
Berdasarkan laporan awal yang dihimpun dari masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan, tercatat sebanyak 14.850 rumah terdampak gempa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.260 rumah dilaporkan rusak berat, 2.653 rumah rusak sedang dan 8.384 rumah rusak ringan.
Sementara 2.553 rumah lainnya belum memiliki keterangan klasifikasi kerusakan.
Setelah dilakukan seleksi dan proses verifikasi, objek pendataan yang telah memiliki klasifikasi mencapai 12.297 rumah.
Hingga 8 September 2026, sebanyak 7.023 rumah atau 57,04 persen telah berhasil diverifikasi secara langsung di lapangan.
Raymundus Bena menjelaskan bahwa verifikasi faktual menyebabkan perubahan komposisi tingkat kerusakan.
Jumlah rumah kategori rusak berat cenderung menurun, sementara kategori rusak sedang dan rusak ringan mengalami penambahan.
Perubahan tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi langsung agar data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi faktual masyarakat.
Pendidikan Tak Boleh Berhenti
Selain pendataan rumah, sektor pendidikan menjadi perhatian serius Gubernur NTT.
Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tidak boleh berhenti hanya karena sejumlah bangunan sekolah terdampak gempa.
Pendataan kerusakan sekolah diminta dilakukan secara detail, termasuk jumlah bangunan, ruang kelas yang rusak hingga kebutuhan perbaikan dan pembangunan kembali.
Untuk mendukung pembelajaran sementara, Melki menyampaikan telah meminta penyediaan 10 ribu tenda.
Tenda tersebut diharapkan memiliki kualitas yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai ruang belajar sementara yang layak bagi para siswa.
Tidak hanya untuk pendidikan, tenda juga diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas keagamaan, termasuk Salat Jumat bagi umat Muslim dan ibadah Minggu bagi umat Kristiani di wilayah yang rumah ibadahnya terdampak.
Pemulihan Ekonomi dan Kredit Warga Jadi Sorotan
Gubernur menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan rumah dan fasilitas umum.
Kehidupan ekonomi masyarakat harus segera dipulihkan.
Sektor pertanian dan perikanan diminta segera melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Survei harus dilakukan secara spesifik agar bantuan yang diberikan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perhatian juga diarahkan kepada mahasiswa asal Ngada yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Melki berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan bagi mahasiswa terdampak agar pendidikan mereka tetap berjalan, termasuk kebutuhan tempat tinggal, makan dan minum serta kebutuhan pendidikan lainnya.
Sementara bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang memiliki pinjaman, Gubernur mendorong adanya relaksasi kredit.
Relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat terdampak yang memiliki pinjaman pada perbankan maupun lembaga keuangan nonbank, termasuk koperasi.
Persoalan tersebut, kata Melki, telah dilaporkan kepada Presiden sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Pasar-pasar yang mengalami kerusakan akibat gempa juga diminta segera didata sebagai dasar pembangunan dan pemulihan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Data Menjadi Kunci Pemulihan Ngada
Rapat koordinasi tersebut turut diisi laporan dari sejumlah kepala dinas Pemerintah Provinsi NTT mengenai perkembangan penanganan di Kabupaten Ngada.
Laporan meliputi sektor kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, ekonomi, pertanian, perikanan dan sektor lain yang terdampak gempa.
Dengan masa tanggap darurat yang akan berakhir pada 12 September 2026, pemerintah kini berpacu dengan waktu.
Bukan hanya mengejar angka, tetapi memastikan setiap data mewakili kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Sebab, di balik setiap angka kerusakan terdapat warga yang membutuhkan kepastian, bantuan dan pemulihan.
Karena itu, pesan Gubernur NTT menjadi penekanan utama: jangan sampai ada warga terdampak yang kehilangan hak hanya karena namanya tidak tercatat atau datanya belum tuntas.*
