Bajawa.Metrosiar- Pemerintah pusat mendorong percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana Gempa Flores. Tidak hanya memastikan bantuan dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pemerintah juga mengebut pendataan serta pembangunan hunian tetap (huntap) agar warga terdampak dapat segera meninggalkan pengungsian dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara daring, Selasa (8/9/2026).
Pemerintah Kabupaten Ngada turut mengikuti rapat tersebut. Bupati Ngada bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ngada mengikuti pembahasan strategis terkait percepatan penanganan bencana Gempa Flores.
Bupati Ngada dalam rapat tersebut didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta pimpinan perangkat daerah terkait.
Rapat koordinasi ini juga diikuti jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, para kepala daerah terdampak gempa bumi di wilayah Flores, serta pemerintah daerah dari tiga provinsi di Sumatera yang turut terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah agenda krusial, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, percepatan realisasi bantuan pemerintah pusat, akurasi pendataan korban dan kerusakan, hingga percepatan pembangunan hunian tetap.
Mendagri Tegaskan Pengungsi Tidak Boleh Kekurangan Pangan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurut Mendagri, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terdampak, terutama warga yang masih berada di lokasi pengungsian maupun wilayah terpencil, mengalami kekurangan pangan dan kebutuhan dasar lainnya.
Masih terdapat sejumlah wilayah terdampak yang membutuhkan perhatian serius, khususnya daerah pelosok dengan akses terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Mendagri menegaskan, tidak boleh ada warga terdampak yang terabaikan hanya karena berada di wilayah dengan akses sulit.
Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti ibu, anak-anak, lanjut usia, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan penanganan lebih intensif.
Menyikapi kebutuhan penanganan yang masih besar, Mendagri juga menyampaikan usulan kepada Presiden agar pemerintah daerah terdampak memperoleh tambahan dukungan anggaran.
Dukungan tersebut diarahkan sebesar Rp40 miliar bagi pemerintah provinsi dan Rp20 miliar bagi masing-masing pemerintah daerah terdampak guna mempercepat penanganan serta pemulihan pascabencana.
Tambahan dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital, mulai dari akses jalan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pesan Mendagri jelas, masyarakat di pengungsian tidak boleh mengalami kelaparan maupun kekurangan kebutuhan pokok.
Data Harus Akurat, Bantuan Tidak Boleh Salah Sasaran
Selain persoalan kebutuhan dasar, rapat koordinasi juga menyoroti pentingnya percepatan dan akurasi pendataan masyarakat terdampak.
Pendataan menjadi salah satu tahapan paling menentukan karena akan menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan serta menentukan bentuk penanganan terhadap rumah dan bangunan yang mengalami kerusakan.
Pemerintah terus melakukan pendataan berdasarkan klasifikasi tingkat kerusakan bangunan.
Data tersebut selanjutnya akan melalui proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil pendataan dan verifikasi kemudian menjadi dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa anggaran bantuan Presiden sebesar Rp200 miliar harus segera dimanfaatkan secara cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah yang realisasi bantuannya masih belum optimal diminta segera mempercepat proses penggunaan anggaran.
Percepatan tersebut dinilai mendesak karena hingga kini masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan logistik, pelayanan dasar serta dukungan pemulihan kehidupan pascabencana.
Huntap Dikebut, Targetnya Warga Bisa Natal di Rumah Sendiri
Agenda yang tidak kalah penting dalam rapat tersebut adalah percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan berat pada tempat tinggalnya.
Pembangunan huntap direncanakan bagi masyarakat terdampak di tujuh kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Bagi masyarakat yang masih memiliki lahan dan kondisi lahannya memungkinkan untuk ditempati kembali, pembangunan hunian tetap direncanakan menggunakan konsep insitu.
Melalui skema tersebut, rumah masyarakat akan dibangun kembali di atas lahan milik mereka sendiri.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu direlokasi ke kawasan baru dan tetap dapat membangun kembali kehidupan di lingkungan asalnya.
Skema insitu dinilai dapat mempercepat proses pembangunan hunian sekaligus memudahkan masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi.
Pembangunan hunian tetap nantinya akan dilaksanakan oleh BNPB dengan tetap berpedoman pada hasil pendataan, verifikasi tingkat kerusakan bangunan, serta kondisi dan kelayakan lahan masyarakat.
Percepatan pembangunan huntap menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Pemerintah berharap, apabila seluruh tahapan pendataan, verifikasi dan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, masyarakat terdampak dapat segera memiliki rumah layak huni dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
Target besarnya, warga terdampak diharapkan dapat merayakan Natal di rumah masing-masing, bukan lagi di lokasi pengungsian.
Ngada Hadapi Pekerjaan Besar Pemulihan Pascagempa
Bagi Kabupaten Ngada dan daerah terdampak lainnya, percepatan penanganan pascabencana Gempa Flores menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
Mulai dari memastikan bantuan menjangkau masyarakat hingga pelosok, mempercepat realisasi anggaran, memperkuat akurasi pendataan, hingga mempercepat pembangunan hunian tetap, seluruh tahapan tersebut harus berjalan secara terpadu dan tidak boleh saling menunggu.
Rapat koordinasi bersama Mendagri tersebut kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat seluruh proses penanganan dan pemulihan dengan prinsip cepat, berkualitas dan tepat sasaran.
Pemulihan pascabencana tidak hanya berbicara tentang membangun kembali rumah yang rusak.
Lebih dari itu, pemerintah dituntut mengembalikan rasa aman, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, memulihkan akses pelayanan publik dan membuka kembali ruang bagi masyarakat untuk bangkit.
Bagi masyarakat Ngada yang hingga kini masih merasakan dampak Gempa Flores, percepatan bantuan dan pembangunan hunian tetap menjadi harapan besar.
Pesan pemerintah pun tegas: bantuan harus bergerak lebih cepat, pendataan harus semakin akurat dan tidak boleh ada satu pun warga terdampak yang tertinggal dalam proses pemulihan.
Sebab, pemulihan Gempa Flores bukan sekadar soal membangun rumah kembali, tetapi memastikan masyarakat dapat bangkit, pulang dan melanjutkan kehidupan dengan layak.*
