Bajawa.Metrosiar- Pemerintah Kabupaten Ngada diminta tidak menganggap data kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum hasil pendataan sebelumnya sebagai angka final. DPRD Ngada mengingatkan, kondisi di lapangan masih sangat dinamis karena gempa susulan terus terjadi dan dapat memperparah kerusakan bangunan.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada, Yohanes Donbosko Ponong, S.Pd, dalam Persidangan III DPRD Ngada, Paripurna XII sekaligus pembukaan Masa Persidangan I DPRD Ngada, Senin (31/8/2026), di Ruang Transit DPRD Ngada.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, pimpinan dan anggota DPRD Ngada, Penjabat Sekretaris Daerah Ngada Yohanes Ghae, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Bosko menegaskan, pendataan yang sebelumnya dilakukan relawan ASN dengan turun langsung ke kelurahan dan desa di seluruh wilayah Kabupaten Ngada tidak boleh diperlakukan sebagai data akhir.
Menurutnya, gempa susulan dapat mengubah tingkat kerusakan bangunan. Rumah yang sebelumnya masuk kategori rusak ringan atau sedang bisa saja mengalami kerusakan lebih parah setelah kembali diguncang gempa.
“Saya minta kepada pemerintah agar data yang kemarin diambil oleh relawan ASN dari Kabupaten terhadap kerusakan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum yang ada di kelurahan dan desa tidak bisa dijadikan data final. Karena setelah relawan pulang sampai dengan saat ini masih ada gempa-gempa susulan, sehingga mengakibatkan status kerusakan bisa berubah dari ringan, sedang dan menjadi berat,” tegas Bosko.
Data Gempa Harus Bergerak, Bukan Dikunci
Politisi muda PAN yang merupakan anggota DPRD Ngada Daerah Pemilihan IV Riung dan Riung Barat itu meminta Pemkab Ngada membangun mekanisme pembaruan data secara berkala selama masa tanggap darurat.
Baginya, persoalan data bukan sekadar angka di atas kertas. Akurasi data akan menentukan siapa yang mendapatkan bantuan, berapa kebutuhan logistik yang harus disiapkan, rumah mana yang membutuhkan penanganan segera, hingga menjadi dasar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan hasil pendataan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Data jangan dianggap selesai ketika pendataan selesai. Selama gempa susulan masih terjadi, data kerusakan juga harus terus diperbarui,” tegasnya.
Riung Diminta Jangan Luput dari Perhatian
Selain soal data, Bosko meminta Pemkab Ngada tidak mengendurkan penanganan selama masa tanggap darurat yang berdasarkan surat edaran Gubernur NTT berlangsung hingga 14 September 2026.
Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama warga yang masih mengungsi dan mengalami trauma untuk kembali ke rumah, benar-benar terpenuhi.
Perhatian khusus, kata Bosko, harus diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Riung dan Riung Barat, yang menjadi salah satu wilayah terdampak gempa dan masih membutuhkan penanganan serius.
“Mengingat saat ini adalah fase tanggap darurat, saya minta kepada pemerintah agar lebih fokus dan serius dalam memastikan penyaluran sembako, obat-obatan dan tenda hunian sementara bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Riung,” kata Bosko.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak paket bantuan yang tercatat telah disalurkan.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan distribusinya sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
Fasilitas Kesehatan, Sekolah dan Rumah Ibadah Harus Diamankan
Bosko juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas umum yang terdampak gempa, terutama fasilitas kesehatan, pendidikan dan rumah ibadah.
Menurutnya, kerusakan fasilitas publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat.
Ia meminta BPBD Ngada segera menyiapkan fasilitas sementara berupa tenda bagi fasilitas umum yang tidak lagi aman digunakan.
“Pemerintah harus memperhatikan beberapa fasilitas kesehatan, rumah ibadah dan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan agar pihak BPBD segera memfasilitasi dengan tenda,” ujarnya.
Menurut Bosko, penyediaan tempat sementara penting agar pelayanan kesehatan tetap berjalan, proses belajar mengajar tidak terhenti, serta aktivitas keagamaan masyarakat tetap dapat berlangsung dengan tetap mengutamakan keselamatan.
Keselamatan Warga Harus Jadi Ukuran Utama
Bosko yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ngada menegaskan, dalam situasi bencana, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja hanya berdasarkan data lama, tetapi terus melakukan verifikasi dan pembaruan selama kondisi di lapangan masih memungkinkan terjadinya perubahan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap perubahan tingkat kerusakan tercatat dengan baik sehingga tidak ada warga terdampak yang terlewat dalam penanganan.
“Selama kondisi masih berubah akibat gempa susulan, maka data juga harus bergerak. Jangan sampai data terkunci, sementara kondisi rumah warga terus berubah,” pungkasnya.*
