Jakarta, Metrosiar – Rivalitas perebutan hegemoni global antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok kini bukan lagi sekadar persaingan ekonomi atau perdagangan. Persaingan kedua negara telah berkembang menjadi perebutan supremasi geopolitik jangka panjang yang berpotensi membawa dampak luas terhadap tatanan dunia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, bahkan memprediksi rivalitas tersebut dapat memicu perang dingin baru antara AS dan Tiongkok dalam rentang waktu 5 hingga 15 tahun ke depan.
Prediksi itu disampaikan Mahfuz dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk “Perang Supremasi AS vs Tiongkok: Skenario Konflik Geopolitik Global”, yang digelar pada Jumat (4/9/2026) malam.
“Kita memprediksi dalam rentang waktu 5 hingga 15 tahun ke depan antara AS vs Tiongkok akan terjadi perang dingin baru,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026).
Menurut Mahfuz, perang dingin baru tersebut tidak selalu berbentuk konflik militer secara langsung. Persaingan dapat muncul melalui fragmentasi ekonomi, pemisahan teknologi global, hingga perebutan pengaruh geopolitik.
Ia memaparkan sejumlah skenario yang mungkin terjadi, mulai dari pembagian area pengaruh secara pragmatis atau koeksistensi terpaksa, konflik militer langsung secara terbuka dengan titik rawan di Selat Taiwan, hingga kemungkinan salah satu pihak mengalami pelemahan akibat krisis politik atau ekonomi internal.
“Lainnya adalah kelemahan domestik, di mana salah satu pihak melemah akibat krisis politik atau ekonomi internal,” katanya.
Indonesia Diminta Tak Terjebak Blok
Mahfuz mengingatkan Indonesia agar tidak mengambil posisi dikotomis atau menutup diri di tengah meningkatnya rivalitas AS dan Tiongkok. Menurutnya, Indonesia justru perlu memainkan peran sebagai bridge builder atau pembangun jembatan hubungan antara kedua negara.
Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekonomi, politik, dan pertahanan dari kedua pihak, tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Pendekatan realistis ini dinilai krusial agar Indonesia dapat memetik manfaat ekonomi, politik, dan pertahanan dari kedua blok tanpa mengorbankan kedaulatan serta kebebasan politik luar negeri bebas aktif,” katanya.
Ketua Komisi I DPR periode 2010-2017 itu menilai posisi kawasan Indo-Pasifik yang berada di tengah pusaran persaingan AS dan Tiongkok menuntut kewaspadaan tinggi dari negara-negara Asia Tenggara.
“Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi ujian nyata terhadap konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif agar mampu menjaga stabilitas nasional serta tidak terkooptasi dalam blok kekuatan mana pun,” katanya.
Teknologi hingga Laut China Selatan
Mahfuz mengatakan, kekuatan Tiongkok saat ini dinilai mulai mengancam dominasi kekuatan lama karena penguasaannya terhadap berbagai teknologi canggih.
Selain itu, Tiongkok dinilai berani menantang sistem ekonomi kapitalisme serta memiliki kepentingan strategis terhadap jalur laut vital, termasuk Laut China Selatan dan Selat Malaka.
Mahfuz memaparkan bahwa eskalasi ketegangan antara Washington dan Beijing merupakan bagian dari long-term strategic competition atau persaingan strategis jangka panjang.
Ia menguraikan empat faktor utama yang mendorong semakin tajamnya pergeseran kekuatan antara AS dan Tiongkok dalam perebutan supremasi global.
Keempat faktor tersebut adalah pergeseran hegemoni dan Thucydides Trap, dominasi teknologi masa depan, benturan model ideologi, serta keamanan maritim dan chokepoint strategis seperti Laut China Selatan.
“Konflik supremasi ini sekarang sudah terbukti berdampak langsung pada rantai pasok energi global, ketahanan pangan, hingga fragmentasi ekonomi dunia,” katanya.
Di sisi lain, AS disebut tengah menjalankan strategi operasional terhadap Tiongkok yang mencakup pengetatan pembatasan ekspor teknologi, penguatan penangkalan militer di jalur laut vital, pembentukan aliansi pragmatis seperti QUAD dan AUKUS, hingga penerapan kebijakan proteksionisme ekonomi yang ketat.
Sementara itu, Tiongkok dinilai tidak memilih konfrontasi secara frontal melalui perang terbuka. Beijing lebih berfokus pada penguatan kemandirian internal dan penataan ulang ekonomi global.
Strategi tersebut antara lain mencakup pencapaian swasembada pangan dan energi, pengembangan pertahanan militer yang efisien, percepatan dedolarisasi, serta perluasan infrastruktur global melalui Belt and Road Initiative dan jalur Silk Road.
