Metrosiar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Bandung Barat (KBB) melontarkan kritik keras terhadap rencana pengadaan tablet senilai hampir Rp1 miliar oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat. Ketua DPD Partai Gelora KBB, Sulaeman As-Shaleh, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pemborosan yang tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Pengadaan tablet untuk 50 anggota dewan dengan nilai sebesar itu menunjukkan prioritas yang keliru. Di tengah masyarakat yang masih bergelut dengan tekanan ekonomi, DPRD justru ingin membeli perangkat baru yang tidak mendesak,” tegas Sulaeman dalam siaran persnya, Selasa (4/6/2025).
Pengadaan tersebut direncanakan melalui skema e-katalog dengan pagu anggaran berkisar antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Rencana ini mencuat di saat pemerintah pusat tengah gencar mengkampanyekan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Sulaeman, kebijakan ini tidak hanya mencederai semangat penghematan belanja negara, tetapi juga menciptakan ironi, terutama karena Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang dikenal mengusung nilai-nilai kesederhanaan.
“Ketika partai yang dikenal dengan citra kesederhanaan malah mendukung kebijakan seperti ini, publik akan mempertanyakan konsistensinya. Ini bukan sekadar soal tablet, tapi tentang integritas dan kepekaan terhadap kondisi sosial,” sindir Sulaeman.
Ia juga menekankan pentingnya kajian obyektif dan transparan sebelum mengambil keputusan pengadaan teknologi bagi para legislator. Menurutnya, jika memang ada kebutuhan teknis, prosesnya harus melalui kajian yang terbuka dan berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar gaya hidup.
“DPRD seharusnya menunjukkan empati dan tanggung jawab moral terhadap kondisi masyarakat. Anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan publik,” tambahnya.
Sulaeman mendesak agar DPRD Bandung Barat membatalkan rencana tersebut dan mengalihkan anggarannya untuk program sosial atau pembangunan yang lebih berdampak.
“Setiap rupiah dari APBD adalah amanah rakyat. Sudah seharusnya digunakan secara bijak dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
