Bajawa.Metrosiar- Penyaluran bantuan logistik dan permakanan bagi warga terdampak Gempa Flores di Kabupaten Ngada terus dikebut. Hingga Kamis (10/9/2026), distribusi bantuan telah mencapai 99 persen dari total 14.850 kepala keluarga (KK) terdampak.
Pemerintah Kabupaten Ngada menargetkan seluruh bantuan untuk warga terdampak dapat tersalurkan 100 persen dalam pekan ini.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada, Emanuel Kora, mengatakan saat ini hanya tersisa sekitar satu persen warga yang belum menerima bantuan.
“Yang sudah mendapatkan bantuan sampai dengan saat ini sudah 99 persen. Tinggal satu persen yang dalam pekan ini sesuai rencana kita akan droping untuk logistik,” kata Emanuel Kora kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Menurut Emanuel, percepatan distribusi menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh warga terdampak Gempa Flores mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar secara merata.
Sejak gempa mengguncang wilayah Kabupaten Ngada pada 15 Agustus 2026, BPBD bersama jajaran terkait terus melakukan pendataan, verifikasi serta penyaluran bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Emanuel menjelaskan, masa tanggap darurat bencana Kabupaten Ngada masih berlangsung hingga 15 September 2026. Pemerintah masih memiliki waktu untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak benar-benar terpenuhi.
Karena itu, dalam satu hingga dua hari ke depan, pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan. Jika masih ditemukan kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, maka masa tanggap darurat dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang sesuai ketentuan.
“Kalau pelayanan dan kebutuhan masyarakat sudah semuanya terlayani, artinya Pemerintah Kabupaten Ngada pasti akan menutup atau status darurat ini kita cabut,” ujarnya.
Masuk Fase Transisi, Bantuan Mulai Terbatas
Setelah masa tanggap darurat berakhir, penanganan bencana akan memasuki fase transisi menuju pemulihan.
Pada fase ini, bantuan pemerintah tetap dimungkinkan diberikan kepada masyarakat, terutama warga yang masih membutuhkan dukungan akibat dampak gempa. Namun, pola dan cakupan bantuan dari pemerintah pusat tidak lagi sama seperti pada masa tanggap darurat.
“Bantuan dari Pemerintah Pusat itu tetap ada, tapi sudah dibatasi, tidak seperti di masa darurat,” jelas Emanuel.
Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, masa penanganan darurat dapat berlangsung hingga maksimal enam bulan. Apabila dalam masa transisi masih terdapat kebutuhan yang belum terselesaikan, termasuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara), masa transisi dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Dalam kondisi tersebut, proses transisi menuju pemulihan dapat berlangsung hingga satu tahun.
Bantuan pada fase transisi terutama akan diarahkan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan masih menunggu pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
“Yang mengalami tingkat kerusakan rumah rusak berat, yang masih menunggu hunian tetap, itu yang masih mendapatkan bantuan,” katanya.
Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Ngada, terdapat lebih dari 200 rumah yang masuk kategori rusak berat.
Stok Bantuan Jadi Tantangan
Sementara itu, Koordinator Bidang Distribusi, Gerardus Reo, mengatakan secara umum proses distribusi bantuan di lapangan berjalan tanpa kendala berarti.
Menurutnya, kendala yang lebih sering dihadapi justru berkaitan dengan ketersediaan stok barang bantuan.
Paket bantuan yang disalurkan kepada warga terdampak berisi sejumlah kebutuhan pokok, di antaranya beras, gula, mi instan, minyak goreng dan telur.
Gerardus mengatakan, proses distribusi dilakukan dengan menyesuaikan jumlah bantuan berdasarkan data KK terdampak, terutama setelah ditetapkannya data akhir per 31 Agustus 2026.
Setelah jumlah warga terdampak ditetapkan sebanyak 14.850 KK, tim distribusi kembali melakukan pengecekan terhadap desa-desa yang sebelumnya telah menerima bantuan.
“Ketika ada penambahan jumlah KK terdampak menjadi 14.850, yang kita lakukan adalah pendropingan. Kita lihat kembali desa-desa mana yang sudah dilakukan pendropingan, kemudian yang masih kurang akibat penambahan KK itu kita lakukan pendropingan,” jelas Gerardus, yang akrab disapa Dus Reo.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan desa-desa yang sebelumnya telah menerima bantuan tidak mengalami kekurangan setelah terjadi penyesuaian data.
Hingga Kamis (10/9/2026), realisasi distribusi telah mencapai 99 persen. Tim distribusi pun optimistis target 100 persen dapat tercapai dalam pekan ini.
“Pendropingan per hari ini sudah mencapai 99 persen. Sesuai target kita, dalam minggu ini sudah 100 persen,” tegasnya.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngada kini mengarahkan perhatian pada penyelesaian sisa satu persen distribusi, sekaligus memastikan tidak ada satu pun warga terdampak yang terlewat dari pelayanan kebutuhan dasar.
Langkah ini menjadi penting menjelang berakhirnya masa tanggap darurat dan dimulainya fase transisi menuju pemulihan pascagempa.*
