Jakarta, Metrosiar – Presiden Prabowo Subianto telah menentukan sosok yang akan memimpin Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kepala BPGMN disebut berasal dari Kementerian Kehutanan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, sosok yang dipilih Prabowo adalah Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko.
“Tadi kalau tidak salah ya Profesor Satyawan, kalau nggak salah itu dari Kementerian Kehutanan,” ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.
“Ya ahlinya kalau ndak salah,” sambungnya.
Menurut Dudung, Satyawan belum dilantik sebagai Kepala BPGMN. Pelantikan tersebut rencananya dilakukan Prabowo pada pekan depan.
Meski demikian, Satyawan disebut telah dilibatkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi perhatian pemerintah.
“Memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional ya. Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” imbuh Dudung.
Alasan Prabowo Bentuk BPGMN
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya sebelumnya mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk BPGMN.
Menurut Teddy, badan tersebut dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak terus berulang setiap tahun.
Keputusan pembentukan BPGMN menjadi salah satu hasil diskusi Prabowo bersama puluhan akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Diskusi tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Prabowo secara langsung mendengarkan pandangan para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan lahan gambut dan karhutla.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam siaran pers, Jumat (25/9/2026).
Teddy menjelaskan, BPGMN nantinya akan melibatkan para ilmuwan dan profesional. Pelibatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan, riset, pemetaan, sistem deteksi dini, hingga pemantauan titik panas sebagai bagian dari pengelolaan kawasan gambut yang lebih komprehensif.
Selain membentuk BPGMN, pemerintah juga memperkuat operasi di lapangan dalam menangani karhutla.
Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi. Dengan demikian, penanganan diharapkan dapat dilakukan sedini mungkin.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal. Sarana tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan respons cepat.
Tak hanya mengandalkan pemerintah dan teknologi, Teddy menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa serta masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal ketika kebakaran terjadi.
Teddy menegaskan, pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, penguatan operasi lapangan, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan gambut dan pencegahan karhutla.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” jelasnya.
