Ngada.Metrosiar- Anggota DPRD Provinsi NTT, Patrianus Lali Wolo mengkritisi Program Strategis Nasional mulai dari Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.
Kritikan Politisi PDIP asal Nagekeo ini disampaikan saat Kunjungan Kerja dan Reses di Desa Ubedolumolo Satu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Sabtu (14/3/26).
Ikut hadir, Jajaran Pengurus DPC, PAC dan Ranting PDI Perjuangan, Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, serta warga Desa Ubedolumolo Satu.
Patrianus yang saat itu didampingi Istri tercinta, Efrida Anita da Silva, mengatakan, Dana Desa dipotong untuk urusan Koperasi Merah Putih (KMP), sementara di Desa sudah ada BumDes.
“Koperasi Merah Putih pake anggaran yang dipotong dari dana desa. BumDes urus ekonomi desa, Koperasi juga urus ekonomi desa. Uang itu kumpul semua ke pusat lalu kirim kembali ke desa, aneh..!!,” ketus Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT ini.
Lali Wolo bahkan menyentil pembangunan kantor koperasi merah putih yang dikendalikan langsung dari pusat tanpa papan nama hingga tidak memberdayakan jasa tenaga kerja di daerah masing-masing.
Dia kemudian mengisahkan sejumlah fakta yang ditemukan langsung saat menyambangi lokasi pekerjaan pembangunan kantor KMP mulai dari Atambua hingga Kabupaten Kupang.
Jika kondisi ini terus dibiarkan itu artinya potensi pelanggaran hukum dan korupsi ada didepan mata tapi tidak diketahui, duga Lali Wolo.
Lebih lanjut Lali Wolo mengkritisi pembangunan Sekolah Rakyat. Dia bilang, saat ini sudah ada sekolah dimana-mana, lalu untuk apa bangun sekolah rakyat.
Seharusnya, anggaran itu lanjut dia, digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah ada, naikkan kesejahteraan guru, sarana prasarana sekolah ditingkatkan sehingga tepat sasaran, tukasnya.
Pada kesempatan itu, Patrianus Lali Wolo juga mengkritisi program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, yang paling penting saat ini adalah pendidikan gratis. Rakyat butuh pendidikan gratis, pungkasnya.
MBG kata Lali Wolo tidak bisa disebut gratis, karena anggarannya dihasilkan dari pajak yang dibayar masyarakat.
“Bagaimana bisa sebut makanan bergizi gratis, tapi uangnya dari pajak yang bapak ibu bayar. Kalau gratis itu harusnya anggaran dari kantung sendiri,” humor Lali Wolo.
Patrianus menegaskan, jika anggaran dari KMP, MBG dan Sekolah Rakyat ini dikumpulkan maka dia berkeyakinan pendidikan gratis bisa dijalankan di Indonesia.
Untuk itu, PDI Perjuangan lanjut Lali Wolo berkomitmen akan terus menjadi partai penyeimbang dalam mengontrol sekaligus mengawal agar seluruh program tersebut berjalan sesuai aturan dan tepat sasar.*
Editor : Frans Dhena
Sumber Berita: Metrosiar
