Bajawa.Metrosiar- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ngada resmi menyalakan alarm perlawanan terhadap politik uang, hoaks, dan budaya demokrasi transaksional yang selama ini dianggap lumrah. Kali ini, medan perjuangannya bukan hanya di lapangan politik, tetapi langsung masuk ke jantung intelektual: kampus.
Melalui kerja sama strategis dengan STIPER Flores Bajawa dan STKIP Citra Bhakti, Bawaslu Ngada mulai membangun kekuatan baru pengawasan partisipatif berbasis mahasiswa. Langkah ini bukan sekadar seremoni tanda tangan MoU yang berakhir jadi pajangan administrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Antonius Ndiwal menegaskan bahwa kerja sama tersebut langsung diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berisi agenda konkret pendidikan demokrasi dan pengawasan pemilu berbasis kampus.
“Kampus tidak boleh diam saat demokrasi dirusak politik uang dan hoaks. Mahasiswa harus jadi kekuatan moral yang berani melawan,” tegas Yanto, Rabu (13/5/2026).
Lewat kerja sama ini, mahasiswa akan diterjunkan langsung dalam berbagai program strategis, mulai dari pendidikan politik, pengawasan partisipatif, pencegahan politik uang, hingga riset akademik terkait pemilu dan demokrasi.
Tak hanya belajar teori di ruang kuliah, mahasiswa juga akan dilibatkan dalam KKN tematik pengawasan pemilu agar bisa merasakan langsung bagaimana menjaga demokrasi di tengah masyarakat.
Bawaslu menilai kampus memiliki posisi penting sebagai pusat lahirnya kesadaran kritis dan gerakan perubahan sosial. Karena itu, generasi muda dinilai harus tampil di garis depan melawan praktik politik kotor yang terus menggerogoti demokrasi.
“Mahasiswa punya pengaruh besar mengubah pola pikir masyarakat. Kampus harus menjadi benteng terakhir demokrasi yang sehat,” ujar Yanto.
Bawaslu juga menyoroti masih rendahnya partisipasi generasi muda dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Ngada. Minimnya literasi politik membuat banyak anak muda memilih apatis dan hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi.
Fenomena “serangan fajar” pun menjadi perhatian serius. Bawaslu berharap keterlibatan mahasiswa mampu memutus budaya politik transaksional yang selama ini terus diwariskan dari pemilu ke pemilu.
“Kalau politik uang terus dianggap biasa, demokrasi akan hancur pelan-pelan dari dalam. Kampus harus berani melawan budaya itu,” tandasnya.
Di era media sosial yang dipenuhi propaganda digital, hoaks politik, dan politik identitas, Bawaslu mengaku terus menyesuaikan pola pendidikan politik agar lebih dekat dengan karakter generasi muda.
Meski demikian, Yanto memastikan kampus harus tetap steril dari kepentingan politik praktis. Ia menegaskan Bawaslu hadir bukan untuk membawa agenda politik tertentu, tetapi justru menjaga independensi dunia akademik.
“Kami masuk kampus bukan untuk berpolitik, tetapi supaya kampus tidak diperalat kepentingan politik,” tegasnya lagi.
Bawaslu juga memberi peringatan keras bahwa siapapun yang terlibat dalam penyebaran hoaks politik maupun pelanggaran pemilu tetap akan diproses sesuai hukum, termasuk mahasiswa atau civitas akademika.
“Kalau terbukti melanggar aturan, tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya.
Bawaslu Ngada optimistis generasi muda tetap menjadi harapan terbesar bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Menurut Yanto, perubahan hanya akan lahir dari anak muda yang berani melawan politik stagnan, politik uang, dan budaya kekuasaan yang merusak demokrasi dari akar rumput.
“Generasi muda adalah pemilik masa depan bangsa. Demokrasi yang sehat hanya bisa lahir kalau mereka berani ikut mengawasi dan melawan politik busuk,” pungkasnya.*
