Metrosiar – Aroma panas politik kembali menyelimuti Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). Ratusan alumni lintas fakultas, yang selama ini dikenal vokal menjaga integritas organisasi, kini bersatu mengangkat suara lantang: ILUNI UI harus bebas dari cengkeraman kekuasaan.
Puncak kemarahan ini meledak setelah Masyita Crystallin, calon Sekjen ILUNI UI nomor urut 7, dilaporkan ke kanal resmi lapor.go.id. Tuduhannya bukan main ke Masyita, yang menjabat sebagai Dirjen di Kementerian Keuangan, disebut menggunakan fasilitas negara untuk mengamankan kemenangan bersama pasangannya, calon Ketum Pramudya Octavinanda.
Bukti yang diungkapkan para pelapor membuat darah mendidih: sebuah pos pemenangan atau helpdesk Pram-Masyita diduga berdiri di lingkungan Kementerian Keuangan. “Ini bukan sekadar pelanggaran etik, ini adalah tamparan bagi integritas alumni UI,” tegas Djuwana Abiyoso, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, yang menjadi salah satu pelapor.
Kemarahan juga datang dari seorang alumni Fakultas Hukum UI. Dengan nada getir, ia menuturkan, “Saya malu. Sebagai senior Pram, saya tidak hanya kecewa, tapi marah! ILUNI UI seharusnya independen, bukan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.”
Gelombang protes ini tidak berhenti di laporan resmi. Ratusan alumni lain kini bergerak menandatangani petisi mendesak diskualifikasi pasangan Pram-Masyita. Tuntutan mereka jelas: bersihkan ILUNI UI dari segala bentuk intervensi politik dan fasilitas negara.
Pemilihan ILUNI UI kali ini seolah menjadi panggung ujian: apakah suara hati alumni akan menang melawan godaan kekuasaan, atau justru integritas organisasi luluh di hadapan kepentingan politik sesaat. Satu seruan kini menggema di kalangan alumni:
“ILUNI UI milik kita, bukan milik penguasa!”
