Metrosiar – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menuai gelombang penolakan di berbagai daerah hingga berujung aksi demonstrasi.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dituding lebih mementingkan pemasukan Negara dibanding kepentingan rakyat kecil.
Organisasi masyarakat lintas agama dan budaya, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), melalui Ketua Umum AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), menilai kebijakan kenaikan PBB berpotensi menjadi “bom waktu” yang dapat mengancam stabilitas bangsa.
“Negara punya kewajiban membayar utang ratusan triliun, sementara kas defisit. Pemerintah memilih solusi menaikkan pajak, terutama PBB, meski dampaknya sangat berat dirasakan masyarakat,” ujar Gus Wal.
Petani Paling Terdampak
Menurutnya, masyarakat pedesaan yang mayoritas petani menjadi pihak paling dirugikan.
“Rakyat menunggak PBB bukan karena enggan membayar, melainkan lantaran kondisi ekonomi yang sulit”.
“Petani kita sudah kalah bersaing dengan banjir impor, hasil panen sering tidak sebanding dengan modal. Di tengah kesulitan itu, justru mereka dibebani kenaikan PBB berkali lipat. Wajar jika penolakan meluas,” tegas Gus Wal.
PNIB juga menyoroti kebijakan kementerian terkait yang mengancam penyitaan lahan warga akibat tunggakan pajak.
“Ini bentuk pendzaliman negara kepada rakyatnya. Jangan hanya duduk di meja, turunlah ke pelosok agar tahu kondisi masyarakat sebenarnya,” lanjutnya.
Usulan Keadilan Pajak
PNIB mendorong pemerintah menerapkan keadilan dalam kebijakan perpajakan dengan mengutamakan rakyat kecil.
“Pajak itu bukan palak. Bebaskan PBB bagi masyarakat tidak mampu, terapkan subsidi silang antara kota dan desa. Selain itu, pulihkan uang korupsi yang disita negara untuk menutup defisit, bukan malah membebani rakyat,” pungkas Gus Wal.*
Editor : Lisan Al-Ghaib
Sumber Berita: Metrosiar
