Metrosiar – DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan terhadap tempat makan yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sorotan utama DPR tertuju pada food tray impor asal China yang dinilai menghambat efektivitas pengawasan dan berpotensi membahayakan kesehatan.
“Ada indikasi food tray itu ada pemalsuan, jadi mereka kayak disemprot bahan tertentu jadi sebenarnya kandungan besinya lebih banyak, kalau sudah disemprot jadi kayak stainless asli,” ujar anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, dalam rapat bersama BGN dan BPOM di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (21/5/2025).
“Setelah beberapa bulan, bisa luntur dan akhirnya bisa membaur ke makanan, membuat risiko keracunan itu jadi muncul,” ujarnya menambahkan.
Nurhadi mendorong BGN dan BPOM untuk menetapkan standar keamanan food tray yang digunakan dalam program MBG.
Ia menekankan pentingnya penggunaan bahan yang anti-toksik, tahan panas, dan mudah dibersihkan.
“Saya menyarankan BGN dan BPOM dapat menetapkan standar teknis minimum yang wajib dipenuhi, khususnya food tray, ini bahannya anti toksik, tahan panas, dan mudah dibersihkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, DPR juga menekankan perlunya sertifikasi terhadap produk lokal yang aman digunakan dalam program MBG.
“Kami juga mendorong sertifikasi food grade lokal yang lebih tegas, melekat, dan dalam proses pengadaan alat-alat program MBG,” tegas Nurhadi.
“Kita bisa melindungi kesehatan masyarakat, jangan sampai memperbaiki gizi ini menimbulkan risiko baru karena alat yang tidak aman,” tambahnya.
Tak hanya soal keamanan, DPR juga menilai penggunaan produk lokal dalam program MBG dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan UMKM di dalam negeri.(*)
