Bajawa.Metrosiar- Hampir sebulan memantau langsung penanganan dampak Gempa Flores di Kabupaten Ngada, Anggota Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Isroil Samihardjo, menilai kekompakan pemerintah daerah bersama berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama dalam menghadapi bencana.
Penilaian ini mencuat saat Rapat Koordinasi penanganan pasca gempa Flores di Kabupaten Ngada bersama Gubernur NTT, Rabu (9/9/26).
Menurut Isroil, soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Kabupaten Ngada, relawan, masyarakat, dunia usaha, lembaga sosial, akademisi hingga media menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.
“Setelah hampir sebulan berada di Ngada, saya melihat Forkopimda Kabupaten Ngada berjalan dengan sangat baik. Dalam berbagai kegiatan penanganan bencana, unsur-unsurnya hadir, berkomunikasi dan bekerja bersama,” ujar Isroil.
Ia menilai pola kolaborasi tersebut merupakan modal penting bagi daerah dalam menghadapi situasi kebencanaan. Sebab, skala dampak bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat di tingkat paling bawah.
Isroil menegaskan, penanggulangan bencana bukan semata-mata menjadi tugas BNPB maupun BPBD. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab utama, namun keberhasilan penanganan sangat ditentukan oleh kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Penanggulangan bencana bukan hanya pekerjaan BNPB atau BPBD. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab utama, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat,” katanya.
Pendekatan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan konsep Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa dalam satu gerakan penanggulangan bencana.
Selama berada di Ngada, Isroil menyaksikan langsung keterlibatan berbagai elemen dalam membantu masyarakat terdampak Gempa Flores.
Bukan hanya pemerintah daerah dan Forkopimda, tetapi relawan, kelompok masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha hingga media turut mengambil bagian dalam proses penanganan dan pemulihan warga.
Masuk Fase Pemulihan, Data Akurat Jadi Penentu
Isroil menyampaikan hal tersebut saat mengikuti kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena, ke Bajawa pada 9 September 2026.
Dalam kesempatan itu, ia kembali mengapresiasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Ngada, Forkopimda serta berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan dampak gempa.
Ia juga mengapresiasi perhatian Gubernur NTT terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan serta upaya mencari solusi melalui koordinasi lintas pemerintahan dan sektor.
Namun, menurut Isroil, tantangan yang tidak kalah penting kini berada di depan mata. Setelah masa tanggap darurat berakhir, penanganan akan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang memiliki kompleksitas tersendiri.
Pada fase tersebut, akurasi data menjadi salah satu kunci utama.
“Data harus benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat terdampak. Data yang baik akan menjadi dasar bagi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana,” tegasnya.
Ia menjelaskan, persoalan pascabencana sering kali lebih kompleks dibandingkan penanganan pada masa tanggap darurat.
Tidak hanya menyangkut kerusakan bangunan, tetapi juga persoalan sosial, administrasi, status kepemilikan rumah, kondisi ekonomi masyarakat hingga karakteristik lokal yang berbeda di setiap wilayah.
Karena itu, menurut Isroil, pemerintah daerah tidak cukup hanya berpegang pada prosedur administratif. Kondisi riil masyarakat harus menjadi pijakan agar kebijakan pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.
Jangan Biarkan Kekompakan Berakhir Bersama Status Darurat
Isroil menilai pengalaman penanganan Gempa Flores di Kabupaten Ngada telah menunjukkan bahwa kekuatan koordinasi dan partisipasi masyarakat merupakan modal besar dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana.
Ia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun selama masa tanggap darurat tidak ikut berakhir ketika status darurat dicabut.
Justru, semangat tersebut harus semakin diperkuat untuk menghadapi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Yang perlu dijaga adalah kebersamaan itu. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media memiliki peran masing-masing. Kalau seluruh unsur itu dapat bekerja dalam satu arah, penanganan bencana akan jauh lebih efektif,” pungkasnya.*
