Metrosiar – Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni BEM (DPP FABEM) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan yang diduga berasal dari makanan yang disalurkan melalui program tersebut. Jakarta (26/09/2025).
Ketua DPP FABEM menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari distribusi bahan pangan, standar dapur pengolahan, hingga mekanisme pengawasan. Hal ini dinilai penting agar penyebab utama keracunan dapat ditemukan sekaligus mencegah insiden serupa terulang di masa depan.
“Program MBG ini harus benar-benar diawasi secara ketat. Jangan sampai niat baik mencerdaskan anak bangsa justru menjadi masalah baru karena lemahnya kontrol,” ujar perwakilan DPP FABEM dalam rilis resminya.
Selain evaluasi teknis, DPP FABEM menyoroti aspek transparansi anggaran dalam pelaksanaan MBG. Mereka menekankan bahwa penggunaan dana harus terbuka agar publik bisa ikut mengawasi. Dengan begitu, peluang terjadinya praktik korupsi bisa ditekan.
“Ini uang APBN, bukan uang pribadi. Rakyat berhak tahu bagaimana anggaran MBG digunakan,” tegasnya.
FABEM juga menyarankan adanya evaluasi kinerja pejabat setiap enam bulan sekali. Jika ada pejabat yang terbukti tidak mampu menjalankan program dengan baik, maka harus segera digantikan oleh putra-putri bangsa yang berintegritas.
Lebih lanjut, FABEM menekankan bahwa MBG seharusnya tidak hanya menjadi program konsumsi semata, tetapi juga mendorong rantai ekonomi daerah. Mulai dari petani lokal, pedagang, hingga dapur MBG, semuanya harus ikut merasakan manfaat. Dengan demikian, MBG bisa menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, bukan ajang monopoli segelintir pengusaha atau kepentingan politik tertentu.
Menanggapi desakan ini, sejumlah pejabat terkait menyatakan bahwa investigasi sedang berjalan. Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Kesehatan disebut tengah mengumpulkan data di lapangan untuk memastikan penyebab keracunan dan mencari langkah perbaikan.
“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Setiap laporan keracunan sedang kami telusuri, dan kami pastikan akan ada evaluasi menyeluruh,” ujar salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Desakan DPP FABEM ini menjadi alarm penting bagi pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberi manfaat nyata, terutama bagi anak-anak Indonesia. Harapannya, dengan transparansi, evaluasi rutin, serta pemberdayaan ekonomi lokal, MBG bisa berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan awal: mencerdaskan generasi penerus bangsa.
