Jakarta, Metrosiar – Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling krusial bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Diwarnai dengan pengesahan berbagai regulasi kontroversial hingga skandal etik anggota dewan, parlemen terus menjadi pusat perhatian publik dan sasaran gelombang unjuk rasa besar-besaran dari berbagai lapisan masyarakat.
Berikut adalah rangkuman peristiwa penting yang mengguncang Senayan sepanjang tahun 2025:
Awal Tahun: Kontroversi UU Minerba dan Isu Dwifungsi TNI
Tahun dibuka dengan ketegangan antara legislatif dan mahasiswa. Pada 18 Februari 2025, DPR resmi mengesahkan revisi UU Minerba.
Meski diklaim untuk kepentingan pendidikan dan pemberdayaan melalui pemberian izin WIUP kepada BUMN hingga ormas keagamaan, kebijakan ini memicu aksi “Indonesia Gelap” pada 20 Februari.
Memasuki bulan Maret, publik kembali dikejutkan dengan pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont.
Revisi ini memicu kekhawatiran kembalinya dwifungsi TNI karena adanya penambahan jabatan sipil bagi anggota aktif dan perpanjangan masa pensiun.
Tengah Tahun: Krisis Diplomasi dan Isu Gaya Hidup Mewah
Di bidang diplomasi, DPR melakukan fit and proper test terhadap 24 calon Duta Besar pada bulan Juli untuk mengisi kekosongan di pos-pos strategis, termasuk Amerika Serikat.
Namun, perhatian publik segera teralih pada bulan Agustus saat isu tunjangan perumahan dan fasilitas mewah anggota Dewan mencuat ke permukaan.
Kekecewaan masyarakat meledak akibat sikap beberapa anggota dewan yang dinilai hedonis dan tidak empati:
- Nafa Urbach dan Adies Kadir: Disorot karena pamer kemewahan dan pernyataan yang dinilai menyesatkan.
- Uya Kuya dan Eko Patrio: Menuai kecaman setelah video berjoget pasca-sidang resmi viral.
- Ahmad Sahroni: Dilaporkan atas penggunaan diksi yang dianggap tidak pantas.
Puncak kemarahan ini melahirkan aksi “Reset Indonesia” dan “17+8”. Situasi sempat mencekam dengan terjadinya penjarahan di rumah beberapa tokoh serta jatuhnya korban jiwa dari pihak pengemudi ojek online akibat kendaraan taktis petugas.
Akhir Tahun: Pemangkasan Tunjangan dan Sanksi Etik
Merespons tekanan massa, pada 5 September 2025, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengumumkan langkah efisiensi besar-besaran:
- Penghentian tunjangan perumahan per 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan luar negeri (kecuali agenda kenegaraan).
- Pemangkasan biaya operasional (listrik, telepon, dan transportasi).
Pada November, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan vonis etik. Ahmad Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan, Eko Patrio 4 bulan, dan Nafa Urbach 3 bulan.
Sementara Uya Kuya dan Adies Kadir dinyatakan tidak bersalah secara etik.
Penutup Tahun: Pengesahan UU KUHAP
Sebagai penutup tahun yang penuh tensi, DPR mengesahkan UU KUHAP pada 18 November 2025.
Meski telah diteken oleh Presiden Prabowo dan akan berlaku 2 Januari 2026, aturan ini masih menyisakan polemik dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mengkritik minimnya partisipasi publik dan adanya potensi “pasal karet” dalam penahanan tersangka.
Catatan Redaksi:
Dinamika sepanjang 2025 menunjukkan semakin kuatnya pengawasan publik terhadap kinerja parlemen, memaksa institusi ini untuk melakukan reformasi internal di tengah kritik tajam mengenai transparansi dan empati sosial.*
Editor : Nedu Wodo
