Kabupaten Tangerang, Metrosiar – DEMOKRASI adalah sistem yang sangat terbuka. Demokrasi tidak bertanya terlalu jauh tentang siapa seseorang sebelum masuk ke arena kekuasaan. Demokrasi tidak meminta syarat bahwa seseorang harus bijaksana, luhur, atau bermoral tinggi untuk bisa menjadi penguasa.
Demokrasi hanya menyediakan prosedur. Siapa pun yang mampu memenuhi prosedur itu memiliki peluang yang sama untuk naik ke panggung kekuasaan. Di sinilah letak kekuatan sekaligus kelemahan demokrasi. Kekuatan demokrasi adalah keterbukaannya. Anak tukang becak bisa menjadi presiden. Orang miskin bisa menjadi anggota parlemen.
Kelompok kecil bisa menjadi kekuatan politik besar. Sementara itu, kelemahan demokrasi adalah membuka pintu bagi orang-orang yang secara standar moral problematik. Oportunis, manipulator massa, preman pasar, diberi “karpet merah” yang sama oleh demokrasi. Demokrasi menilai legitimasi dari dukungan publik, bukan dari kualitas moral manusia.
Selama seseorang mampu mengumpulkan massa, memenangkan suara, dan mengendalikan pengaruh, ia dapat memperoleh kekuasaan yang sah secara konstitusional. Populisme dan Negara yang Butuh Musuh
Demokrasi hanya menyediakan pintu, tidak menyediakan kunci moral. Demokrasi memberi kesempatan kepada semua orang, termasuk mereka yang mungkin suatu hari merusak semangat demokrasi itu sendiri dari dalam kekuasaan yang diperolehnya.
Moralitas vs Loyalitas Dalam praktik politik modern, kekuasaan lebih sering diraih oleh orang yang mampu membangun loyalitas massa dibandingkan dengan orang yang paling bermoral. Ini kenyataan politik yang terasa pahit, tetapi nyata dalam sejarah banyak negara.
Mengapa demikian? Karena politik pada dasarnya adalah soal kekuatan sosial. Kekuatan sosial lahir dari jumlah pendukung, solidaritas kelompok, kemampuan mobilisasi, jaringan, dan loyalitas. Moralitas pribadi tidak otomatis menghasilkan kekuasaan. Seseorang bisa jujur, bersih, cerdas, bahkan sangat bijaksana, tetapi jika ia tidak memiliki pengikut, organisasi, kemampuan komunikasi, dan basis dukungan, maka ia sering kalah dalam kontestasi politik.
Sebaliknya, figur yang mampu menciptakan loyalitas emosional dapat menjadi sangat kuat walaupun kualitas moralnya diperdebatkan. Massa manusia tidak selalu bergerak berdasarkan standar etika. Massa sering bergerak karena rasa kedekatan, identitas kelompok, ketakutan, harapan, kemarahan, atau rasa dilindungi. Di sinilah loyalitas menjadi mata uang politik yang sangat berharga. Sosok yang memiliki pendukung loyal sebenarnya memiliki energi kekuasaan.
Para pendukungnya rela membela, rela bergerak, rela menyebarkan pengaruh, bahkan kadang rela mengabaikan kesalahan pemimpinnya. Orang yang hanya bermoral tinggi tetapi tidak mampu membangun loyalitas sering berakhir sebagai tokoh yang dihormati, tetapi tidak berkuasa.
Ini sebabnya sejarah politik dunia penuh dengan paradoks, yaitu banyak orang baik tidak pernah memimpin, sementara banyak penguasa kuat justru sangat problematik secara moral. Namun, keadaan tersebut tidak berarti moralitas tidak penting. Ketika saya mengatakan bahwa kekuasaan sering diraih oleh orang yang memiliki pendukung loyal bukan berarti membenarkan keburukan moral.
Sama seperti dokter yang menjelaskan penyakit bukan berarti mendukung penyakit tersebut. Itu hanya pembacaan realistis terhadap cara politik bekerja. Ketika saya menjelaskan bahwa loyalitas massa lebih menentukan daripada moralitas bukan berarti membenci moralitas. Justru dengan memahami kenyataan secara jujur, kita dapat melihat titik masalah yang sebenarnya.
Jika politik hanya dibaca secara “moralistis dan romantis”, kita sering gagal memahami mengapa tokoh-tokoh problematik bisa tetap menang dan dicintai massa. Kita harus mampu membedakan antara memahami realitas, dan membenarkan realitas. Ketika kita menolak melihat kenyataan politik, sering hanya menghasilkan slogan moral. Sedangkan kalau memahaminya, kita memiliki peluang besar untuk memperbaikinya secara nyata.
Moralitas tetap penting sebagai pengarah kekuasaan, pembatas kesewenang-wenangan, dan sumber legitimasi jangka panjang. Namun, moralitas tanpa kekuatan sosial sering tidak cukup untuk memenangkan arena kekuasaan. Kekuasaan berbeda dengan ruang filsafat atau ruang agama. Dalam filsafat, kebenaran argumentasi bisa menjadi ukuran utama.
Dalam agama, moralitas bisa menjadi pusat penilaian. Namun dalam kekuasaan, yang paling menentukan sering kali adalah siapa yang mampu mengorganisasi manusia. Dalam demokrasi modern, suara adalah fondasi legitimasi. Dan suara tidak datang otomatis kepada orang paling baik. Suara datang kepada mereka yang berhasil membangun identitas bersama dan dan menciptakan loyalitas massa.
Celakanya, loyalitas massa tidak selalu rasional. Kadang massa lebih setia kepada figur yang keras, berani, dekat secara emosional, daripada kepada figur yang sebenarnya lebih bersih dan kompeten. Lalu, apakah ini berarti kekuasaan pasti akan dikuasai orang-orang tanpa moral? Tidak selalu.
Demokrasi terbaik adalah ketika loyalitas dan moralitas bertemu dalam satu figur, yaitu pemimpin yang memiliki dukungan massa sekaligus memiliki etika kekuasaan. Namun, pertemuan itu tidak mudah. Karena membangun moral pribadi jauh lebih mudah dibanding membangun loyalitas jutaan manusia. Dan membangun loyalitas massa sering menggoda orang untuk memakai manipulasi emosi, termasuk politik ketakutan.
Simpelnya, kekuasaan selalu menjadi arena yang rumit. Ia tidak otomatis dimenangkan oleh manusia paling baik, tetapi oleh manusia yang paling mampu mengubah dukungan sosial menjadi kekuatan nyata.
Seorang tokoh pemikir ketatanegaraan Islam klasik dan filosof dari Asia Tengah, Al-Farabi, dalam karyanya al-Madinah al-Fadhilah (Negara Unggul), menyatakan, ketika rakyat lebih tertarik pada kekuatan, sensasi, dan keuntungan pragmatis daripada kebijaksanaan, maka yang akan muncul adalah negara yang dipenuhi kejadian perebutan kuasa.
Penulis : Ijat Suntana (Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
