Metrosiar – Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah yang menuntut transparansi dan keadilan dari para wakil rakyat mulai menunjukkan hasil.
Menanggapi tuntutan publik yang masif, dua partai politik besar, Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN), telah menonaktifkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi mereka.
DPP Partai Nasdem secara resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Indria Urbach alias Nafa Urbach.
Senada, DPP PAN juga mengambil langkah serupa dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.
Langkah tegas ini diambil setelah para anggota dewan tersebut dinilai telah menghina rakyat.
Di saat yang sama, pimpinan DPR RI juga menyatakan akan mencabut beberapa kebijakan kontroversial, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Aksi-aksi ini merupakan respons langsung terhadap tuntutan publik yang kian menguat, yang disuarakan tidak hanya di jalanan, tetapi juga melalui media sosial.
Salah satu sosok yang vokal menyuarakan tuntutan ini adalah Salsa Erwina Hutagalung, seorang diaspora yang dikenal karena keberaniannya mengkritik para anggota DPR.
Wawancara Eksklusif dengan Salsa Erwina: Mengawal Tuntutan Rakyat
Dalam wawancara eksklusif Kompas TV pada Senin (1/9/25), Salsa Erwina mengungkapkan rasa lega dan harapan atas langkah-langkah konkret yang mulai diambil oleh pemerintah.
Ia menilai pidato Presiden Prabowo yang memerintahkan partai politik untuk memecat anggota parlemen yang bermasalah serta mengevaluasi tunjangan anggota DPR, merupakan sebuah kemajuan signifikan.
“Sebelumnya, pidato-pidato sangat normatif. Kali ini, ada aksi nyata,” ujar Salsa.
Ia juga menjelaskan bahwa tuntutan awal yang ia buat secara spontan dari 12 poin telah berkembang menjadi 17+8 tuntutan, hasil konsolidasi dengan 211 organisasi masyarakat, termasuk YLBHI dan PSHKI.
Tuntutan-tuntutan ini dibagi menjadi dua kategori: jangka pendek, yang harus dicapai pada 5 September 2025, dan jangka panjang, yang ditargetkan rampung pada 31 Agustus tahun depan atau 2026.
Menurut Salsa, penghapusan tunjangan yang dianggap tidak adil bagi rakyat masuk dalam tuntutan jangka pendek.
Namun, ia menekankan bahwa fokus utama bukanlah pada tunjangan kecil, melainkan pada transparansi keseluruhan anggaran pemerintah.
Ia menuntut agar anggaran pemerintah dapat diakses secara live oleh publik, layaknya di beberapa negara lain.
“Pemerintah dan DPR tidak bisa lagi bertingkah seperti monarki, di mana mereka punya keputusan sendiri dan rakyat tidak berhak tahu,” tegasnya.
Gerakan Rakyat, Kekerasan, dan Provokasi
Terkait aksi-aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan penjarahan, Salsa mengungkapkan ia memahami kemarahan masyarakat yang dipicu oleh kesenjangan sosial yang ekstrem.
Meskipun demikian, ia tidak membenarkan tindakan anarkis. Ia curiga ada provokator yang sengaja memicu kerusuhan, seperti yang terjadi pada peristiwa 1998.
“Secara logika, tidak masuk akal masyarakat membakar fasilitas yang mereka gunakan sendiri,” katanya.
Salsa berpesan kepada para demonstran di jalanan untuk menjaga diri dan tidak mudah terprovokasi.
Ia yakin bahwa generasi muda saat ini lebih peka terhadap keadilan dan tidak mudah dibodohi.
Ia juga mengapresiasi para content creator yang mulai menggunakan platform mereka untuk menyuarakan isu-isu sosial, tidak hanya memamerkan kehidupan mewah.
“Mari kita fokus pada hal-hal yang bisa membangun hidup kita dan bangsa,” ajaknya.
Salsa terus mengawasi perkembangan dan menyoroti lambatnya respons dari beberapa partai politik, khususnya PDIP, dalam menindak tegas kader-kader mereka yang bermasalah.
Ia berharap partai-partai tersebut dapat mengambil langkah yang lebih proaktif dan memberikan komunikasi yang jelas serta transparan kepada publik, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Sampai saat ini, belum ada undangan dialog resmi dari pemerintah atau DPR kepada kelompok yang menyusun tuntutan 17+8 tersebut.
Meskipun begitu, Salsa berharap pemerintah akan segera mengadakan dialog dengan perwakilan yang kredibel untuk membahas tuntutan-tuntutan rakyat.*
Editor : Konrad
Sumber Berita: Kompas TV
