Bajawa.Metrosiar- Lambannya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ngada menuai sorotan tajam.
Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Fraksi Golkar, Sain Songkares, mendesak Pemerintah Daerah dan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera mempercepat pembangunan dan pengoperasian dapur MBG, khususnya di wilayah Utara Ngada yang hingga kini belum merasakan manfaat program unggulan Presiden tersebut.
Menurut Sain, dari target sekitar 38 hingga 40 dapur MBG yang direncanakan dibangun di Kabupaten Ngada, hingga saat ini baru sekitar delapan dapur yang terealisasi. Kondisi tersebut dinilai sangat jauh dari harapan masyarakat yang menantikan kehadiran program strategis nasional itu.
“Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, keterlambatan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegas Sain, Senin (26/5).
Ia menyoroti ketimpangan pelaksanaan program yang masih terjadi. Wilayah Utara Ngada yang meliputi Kecamatan Wolomeze, Bajawa Utara, Riung, dan Riung Barat hingga kini belum memiliki dapur MBG yang beroperasi. Bahkan di Kecamatan Riung, pembangunan gedung dapur MBG disebut belum rampung.
Akibatnya, ribuan siswa yang menjadi sasaran program masih menunggu realisasi yang nyata.
Sementara sejumlah wilayah lain seperti Bajawa, Golewa, Soa, dan Inerie telah mulai menikmati manfaat MBG, masyarakat di Utara Ngada baru sebatas mendengar informasi tanpa merasakan dampaknya secara langsung.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Utara Ngada, Sain mengaku terus melakukan komunikasi dengan pemerintah dan pihak SPPG baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan untuk mendorong percepatan program tersebut.
“Kalau ini adalah program prioritas Presiden, maka pelaksanaannya juga harus menjadi prioritas utama di daerah. Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal terlalu lama,” ujarnya.
Sain mengungkapkan, berdasarkan penjelasan Korwil SPPG yang diterimanya, kehadiran dapur MBG akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat.
Selain memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, program ini juga membuka peluang usaha dan peningkatan pendapatan bagi petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan dapur.
Karena itu, ia mempertanyakan lambannya progres pembangunan dan pengoperasian dapur MBG di Ngada.
“Kalau program KDMP bisa bergerak cepat dan pembangunan gedungnya terlihat hampir di semua kecamatan, mengapa percepatan MBG tidak menunjukkan semangat yang sama? Ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sain mendorong Pemerintah Kabupaten Ngada segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang secara khusus membahas hambatan pembangunan dan operasional dapur MBG.
Langkah itu dinilai penting agar setiap kendala dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat.
Ia juga meminta pimpinan DPRD Kabupaten Ngada segera memfasilitasi rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah dan Korwil SPPG guna membuka ruang diskusi yang transparan terkait penyebab keterlambatan program tersebut.
“RDP perlu dilakukan agar publik mengetahui persoalan yang sebenarnya sekaligus memastikan ada solusi konkret untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Sain meminta agar akses informasi dan peluang kemitraan dalam pembangunan dapur MBG dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk terlibat. Dengan demikian, percepatan program dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan sektor pendukung seperti kelompok tani, nelayan, peternak, dan pelaku hortikultura agar mampu menangkap peluang ekonomi yang lahir dari program MBG.
“Program ini berpotensi menciptakan perputaran ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, OPD terkait harus mulai menyiapkan masyarakat agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok MBG,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sain menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi di ruang rapat atau sekadar pemberitaan di media.
“MBG harus benar-benar hadir di meja makan anak-anak sekolah di Utara Ngada. Semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat pembangunan, tanpa dibedakan oleh letak geografisnya,” pungkasnya.*
