Bajawa.Metrosiar- Pergantian pucuk pimpinan di Polres Ngada dinilai bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan ujian awal bagi komitmen penegakan hukum di Kabupaten Ngada.
Di tengah harapan masyarakat terhadap wajah baru kepolisian, GMNI Cabang Ngada mendesak Kapolres yang baru segera menunjukkan langkah konkret dalam menangani dugaan peredaran rokok ilegal yang selama ini terus menjadi sorotan publik.
Ketua GMNI Cabang Ngada, Florianus Setiadi, mengatakan pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, bukan sekadar pergantian seremonial di internal institusi.
“Kami berharap Kapolres yang baru menjadikan persoalan dugaan peredaran rokok ilegal sebagai salah satu prioritas penegakan hukum. Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pergantian pejabat,” tegas Florianus kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, dugaan peredaran rokok ilegal bukan persoalan sepele. Selain berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, praktik tersebut juga dinilai menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum apabila tidak ditangani secara serius.
Florianus menegaskan masyarakat tidak membutuhkan pencitraan maupun seremoni. Yang dibutuhkan adalah keberanian aparat dalam menindak setiap dugaan pelanggaran hukum secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kepercayaan masyarakat lahir dari tindakan. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, masyarakat akan percaya bahwa negara benar-benar hadir,” ujarnya.
GMNI pun mendesak Polres Ngada meningkatkan pengawasan dan operasi terhadap dugaan peredaran rokok ilegal, melakukan penyelidikan sesuai prosedur hukum, menindak pihak yang terbukti melanggar tanpa diskriminasi, serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada publik.
Menurut Florianus, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum hanya akan memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas di atas kertas. Kalau ada dugaan pelanggaran, tentu masyarakat berharap aparat bergerak cepat sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dengan mengawal setiap proses penegakan hukum agar berlangsung adil, profesional, dan akuntabel.
GMNI juga mengingatkan agar Kabupaten Ngada tidak sampai mendapat stigma sebagai daerah yang memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal.
Menurut mereka, langkah tegas aparat akan menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam melindungi kepentingan masyarakat sekaligus menjaga kewibawaan hukum.
“Masyarakat tidak sedang menunggu janji. Yang dinilai adalah keberanian bertindak. Jika penegakan hukum berjalan tegas dan profesional, tentu patut diapresiasi. Namun jika persoalan ini terus berlarut tanpa kejelasan, kami akan tetap menyuarakan kritik sebagai bagian dari fungsi kontrol dalam negara demokrasi,” tutup Florianus.
Pernyataan GMNI tersebut menjadi tantangan awal bagi Kapolres Ngada yang baru, AKBP Gede Harimbawa, untuk menunjukkan kepemimpinannya melalui langkah-langkah penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, termasuk dalam merespons dugaan peredaran rokok ilegal yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.*
