Metrosiar – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kesiapan dan visi jangka panjang dalam menghadapi tantangan global, termasuk ancaman perang dagang yang kembali digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kebijakan proteksionis seperti pemberlakuan tarif tinggi terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, disebut menjadi pengingat pentingnya ketahanan ekonomi nasional.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyatakan bahwa dalam konteks global saat ini, medan persaingan negara-negara bukan lagi sekadar pada sektor ekonomi dan pembangunan, melainkan telah menjadi arena geopolitik yang keras dan penuh tekanan.
“Presiden Prabowo sudah berpikir jauh ke depan untuk menjadikan ekonomi sebagai bagian dari sistem pertahanan nirmiliter.
Ini adalah pendekatan strategis yang menyatukan kekuatan ekonomi dan keamanan nasional,” kata Fahmi dalam keterangan resminya, pada Minggu (6/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa sejumlah langkah strategis seperti hilirisasi industri, pembangunan lumbung pangan, transisi energi, serta insentif bagi industri dalam negeri bukanlah proyek sektoral semata.
Menurutnya, semua itu merupakan fondasi dari benteng ketahanan nasional Indonesia untuk puluhan tahun ke depan.
“Pemerintahan Prabowo tidak ingin ekonomi kita hanya menjadi bagian dari pertumbuhan global. Sektor-sektor strategis hendak diubah menjadi pilar utama pertahanan nasional,” jelas Fahmi.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ekonomi harus dijalankan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan angka, melainkan untuk memperkuat daya tahan dan daya saing bangsa.
Dalam konteks ini, kebijakan tarif dari AS dinilai sebagai pengingat bahwa kekuatan ekonomi adalah refleksi dari kekuatan negara itu sendiri.
Fahmi menegaskan bahwa ke depan, kebijakan ekonomi Indonesia harus dirancang sebagai bagian dari strategi geopolitik.
Tujuannya bukan hanya untuk tumbuh, tetapi juga untuk bertahan dan bahkan memimpin dalam tatanan global baru.
“Diplomasi perdagangan juga harus diperkuat, tak hanya untuk memperluas pasar, tetapi untuk mengukuhkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fahmi menilai bahwa Prabowo sedang membangun ekonomi yang tidak hanya kompetitif secara pasar, tetapi juga berdaulat secara strategis.
Transformasi yang dilakukan, mulai dari hilirisasi, digitalisasi, pertanian modern hingga penguatan industri pertahanan, semuanya merupakan bagian dari sistem pertahanan nasional yang holistik.
“Visi ini tentu memerlukan konsistensi, ketegasan birokrasi, dan dukungan kolektif dari seluruh elemen bangsa,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara kementerian ekonomi, pertahanan, luar negeri, dan BUMN agar kebijakan berjalan selaras, tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Di tengah era keterhubungan global, justru ketergantungan yang tidak seimbang akan menjadi titik lemah baru.
Karenanya, strategi ekonomi ke depan harus memastikan Indonesia menjadi pihak yang menentukan, bukan ditentukan,” tutup Fahmi.(*)
Editor : Ahmad
Sumber Berita: Mediaindonesia.com
