Jakarta, Metrosiar – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menilai masih banyak pihak yang salah memahami cara Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertema “Negara dan Hari Buruh” yang digelar pada Jumat (1/5/2026) malam.
Menurut Fahri, konsep pengelolaan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo sejatinya sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa, khususnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana sumber daya alam (SDA) harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Sesuai Pasal 33 UUD, kita jangan lupa bahwa sumber daya alam itu tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” kata Fahri Hamzah.
Ia menegaskan, jika SDA dikuasai segelintir pihak seperti di negara kapitalis, maka ketimpangan ekonomi akan semakin melebar.
“Kalau sumber daya alam itu terlalu dikuasai oleh segelintir orang, itu bisa menciptakan ketimpangan,” tegasnya.
Fahri menjelaskan, SDA merupakan instrumen yang sangat cepat dalam memobilisasi kekayaan. Tanpa kontrol negara, distribusi hasilnya berpotensi tidak adil bagi masyarakat luas.
“Oleh sebab itu, kalau negara kemudian memutuskan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai yang dimandatkan oleh UUD, maka adalah wajar,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa struktur pendapatan negara saat ini masih didominasi sektor SDA, bukan dari sumber daya manusia (SDM), industri, maupun teknologi. Karena itu, pemerintah tengah mendorong pembangunan SDM unggul berbasis teknologi tinggi.
Pendanaan untuk pengembangan SDM tersebut, lanjut Fahri, masih bersumber dari optimalisasi pengelolaan SDA sesuai amanat konstitusi.
“Beberapa waktu lalu saya bertemu Presiden. Kepada beliau saya mengusulkan sistem jaminan sosial yang komprehensif itu mulai kita pikirkan. Karena mandat UUD 1945,” ujarnya.
Fahri juga menilai sistem jaminan sosial di Indonesia saat ini masih terfragmentasi dan perlu disatukan agar lebih efektif. Berbagai program seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Tapera, hingga kartu-kartu bantuan sosial dinilai perlu diintegrasikan dalam satu sistem nasional.
Menurutnya, langkah Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) serta pembahasan Undang-Undang Satu Data di DPR menjadi fondasi penting untuk mewujudkan sistem tersebut.
“Keadilan sosial seperti dalam sila ke-5 Pancasila adalah sesuatu yang dinanti-nanti. UUD 1945 sangat jelas, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fahri mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga tengah memperkuat kelas menengah melalui industrialisasi dan hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari pertambangan hingga pangan dan hortikultura.
Upaya ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja luas hingga ke tingkat desa dan kecamatan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Semua sektor diperkuat, sehingga tidak hanya orang-orang dengan pendidikan tinggi yang bekerja, tetapi juga sektor bawah. Semua akan dipekerjakan, sehingga bisa naik kelas,” katanya.
Fahri menambahkan, tingginya permintaan global terhadap komoditas Indonesia menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam menutup kebocoran pengelolaan SDA serta memberantas praktik korupsi.
“Ini dua hal yang sedang dilakukan Presiden Prabowo, sehingga akan menghasilkan uang. Dan uang ini yang akan didistribusikan untuk mengakhiri gap di masyarakat,” tegasnya.
Melalui sistem jaminan sosial yang terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu mengurangi kemiskinan ekstrem dan mempersempit kesenjangan sosial secara signifikan.
“Rakyat kita masih hidup dengan kemiskinan ekstrem dan sangat memprihatinkan. Nah, jurang ini akan diakhiri dengan cara yang sistematis dan komprehensif,” katanya.
Fahri optimistis, dengan strategi tersebut, Indonesia akan menuju negara kuat dengan pemerataan keadilan di berbagai sektor.
“Saya ingin meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa kita sedang berada pada jalur pembentukan Indonesia sebagai negara kuat, mewujudkan cita-cita dalam Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.
