Metrosiar – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengambil langkah agresif dalam kebijakan perdagangannya.
Kali ini, tarif yang diberlakukan tak hanya menyasar China, melainkan seluruh produk dari negara mitra dagang AS.
Economic Policy Uncertainty Index yang banyak digunakan dalam kalangan bisnis dan dikembangkan oleh para ekonom saat ini mencatatkan level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
Situasi ini dinilai membawa dampak serius bagi proyek-proyek transisi energi global yang memerlukan investasi jangka panjang, menurut analisis BloombergNEF (BNEF).
Negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara diperkirakan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Meski tarif minimum yang ditetapkan sebesar 10%, banyak negara di kawasan tersebut dikenai tarif lebih tinggi.
Sejumlah negara juga diketahui sangat bergantung pada pasar ekspor energi bersih ke AS.
Berdasarkan estimasi BNEF, Uni Eropa misalnya, yang terkena tarif 20%, mengekspor produk energi bersih senilai sekitar 25 miliar dolar AS ke AS pada 2024.
Sementara Kamboja, yang dikenai tarif 49%, hanya mencatatkan nilai ekspor 820 juta dolar AS.
Meski lebih kecil, nilai ini setara dengan 9% dari total ekspor Kamboja ke AS, jauh di atas kontribusi ekspor energi bersih Uni Eropa yang hanya 1%.
China tercatat sebagai eksportir energi bersih terbesar ke AS dengan nilai 22 miliar dolar AS pada 2024, meski hanya menyumbang 4,2% dari total ekspornya.
Sementara Korea Selatan dan Vietnam masing-masing mencatatkan ekspor energi bersih sebesar 12,1 miliar dolar AS (9,47%) dan 6,3 miliar dolar AS (5,51%).
Kebijakan tarif ini juga berpotensi menghambat perkembangan baterai dan jaringan listrik di AS.
Negara tersebut merupakan emitor karbon terbesar kedua di dunia dan bergantung pada impor bahan baku energi bersih seperti lithium iron phosphate (LFP) dari China.
BNEF memperkirakan tarif tambahan terhadap produk China akan menyebabkan harga baterai naik 17,5% pada 2026, di luar lonjakan akibat tarif era Biden.
Boston Consulting Group (BCG) mencatat sekitar 85% bahan penyusun baterai yang diproduksi di AS masih harus diimpor.
Untuk memenuhi permintaan domestik pada 2025, BNEF memperkirakan 100% separator, 83% katoda, dan 67% anoda juga berasal dari luar negeri.
Ini menandakan potensi lonjakan harga baterai dalam waktu dekat.
Meski begitu, sektor energi angin darat di AS dinilai relatif aman berkat kekuatan rantai pasok domestik.
Selain itu, negara ini juga masih memiliki cadangan sekitar 50 gigawatt panel surya impor dari Asia Tenggara sebelum kebijakan tarif diberlakukan.
Menurut BCG dan International Energy Agency (IEA), industri transisi energi sudah terbiasa menghadapi hambatan perdagangan.
Data menunjukkan bahwa pada 2024 terdapat 51 hambatan dagang untuk baterai dan sel surya, serta 47 untuk kendaraan listrik.
“Hal ini memberi mereka keunggulan adaptif dibandingkan dengan sektor besar lainnya dalam menghadapi ketidakpastian dagang,” ujar Managing Director BCG Bas Sudmeijer.
Sudmeijer juga mengungkapkan risiko terbesar justru datang dari gangguan rantai pasok global, seperti penutupan Terusan Suez.
“Setiap produsen akan bilang, dibutuhkan 3.000 komponen untuk membuat satu trafo, tetapi cukup satu komponen hilang dan seluruh produksi berhenti,” ujarnya.
Jika kebijakan tarif ini memicu resesi, emisi gas rumah kaca bisa turun untuk sementara akibat berkurangnya aktivitas ekonomi.
Namun, UBS Group AG mengingatkan dampak semacam itu tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang.
“Aktivitas ekonomi yang lebih rendah memang menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit. Namun, kita sudah belajar dalam lima tahun terakhir sejak pandemi Covid-19 bahwa ini bukan solusi jangka panjang,” tulis analis UBS.
Dengan 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, kebijakan tarif tinggi Trump dikhawatirkan semakin menyulitkan upaya pengendalian pemanasan global.
“Tarif akan mendorong kenaikan biaya teknologi bersih, padahal saat ini biayanya di AS sudah jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain,” ungkap UBS.(*)
Editor : Konrad
Sumber Berita: bloomberg.com
