Gorontalo, Metrosiar – Rencana pembentukan sistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai eksportir tunggal untuk komoditas strategis melalui BP Danantara menuai respons dari kalangan dunia usaha.
Calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Gorontalo, Fauzan Fadel, menilai langkah tersebut berpotensi menjadi lompatan besar bagi perekonomian nasional. Namun dengan catatan, kebijakan wajib mengedepankan kolaborasi dan keberpihakan pada pengusaha lokal.
Menurut Fauzan, penguatan kendali negara terhadap ekspor sumber daya alam memang krusial untuk mengamankan devisa, menjaga transparansi harga, dan mendongkrak daya tawar Indonesia di pasar internasional. Meski demikian, ia mengingatkan agar regulasi baru ini tidak mematikan ekosistem bisnis yang sudah ada.
“BUMN ekspor tunggal jangan hanya menjadi instrumen kontrol negara. Ini harus menjadi instrumen penguatan pengusaha nasional agar bisa naik kelas dan memiliki daya tawar global yang lebih kuat,” ujar Fauzan dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Potensi Nilai Ekspor dan ‘Multiplier Effect’
Bukan tanpa alasan sektor ini menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), performa ekspor Indonesia sepanjang tahun 2025 sukses menembus angka sekitar US$282,9 miliar, atau tumbuh 6,15% secara tahunan (year-on-year).
Di sisi lain, laporan Reuters mencatat nilai ekspor dari tiga komoditas andalan kelapa sawit (CPO), batu bara, dan nikel/ferro alloy—menyumbang angka fantastis mencapai US$65 miliar dalam setahun terakhir. Bahkan, pada semester I 2025, komoditas CPO, batu bara, dan besi baja mendominasi lebih dari 30% total ekspor nonmigas nasional.
Fauzan menegaskan, besarnya angka tersebut membuktikan bahwa sektor komoditas adalah tulang punggung devisa. Oleh karena itu, tata kelolanya harus mampu menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang konkret bagi dunia usaha, mulai dari eksportir mapan hingga pelaku UMKM.
Jika dieksekusi secara tepat, Fauzan mengidentifikasi enam keuntungan utama yang bisa dinikmati pelaku usaha domestik melalui sistem terpusat ini:
Kepastian pasar dan akses terhadap pembeli (buyer) global.
Stabilitas harga komoditas ekspor di pasar internasional.
Efisiensi logistik nasional lewat konsolidasi volume kargo.
Penguatan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha.
Menghilangkan perang harga yang kerap terjadi antar-eksportir lokal.
Peningkatan posisi tawar (bargaining position) saat berhadapan dengan pembeli asing.
“Selama ini banyak eksportir Indonesia saling bersaing sendiri di luar negeri sampai margin makin tipis. Kalau ada konsolidasi nasional yang sehat, justru posisi pengusaha Indonesia bisa lebih kuat menghadapi trader internasional,” jelas pengusaha yang bergerak di bidang logistik dan infrastruktur tersebut.
Jangan Terjebak Birokrasi
Kendati mendukung, Fauzan memberikan catatan kritis agar implementasi kebijakan di bawah Danantara ini tidak terjebak dalam jalur birokrasi yang rumit. Negara harus tetap menghormati fleksibilitas bisnis swasta. Ia mengingatkan bahwa sektor swasta memiliki keunggulan yang tidak mudah diadopsi oleh sistem birokrasi, seperti jaringan pasar, kedekatan relasi dengan buyer, kecepatan distribusi, dan keluwesan perdagangan.
“Pengusaha itu bergerak berdasarkan kecepatan pasar. Karena itu negara harus menjadi enabler dan strategic partner, bukan mengambil seluruh ruang perdagangan,” cetus Fauzan.
Dampak Nyata Bagi Daerah
Lebih lanjut, Fauzan berharap dampak positif dari tata kelola baru ini tidak hanya berputar di pusat, melainkan menyentuh daerah penghasil komoditas seperti Provinsi Gorontalo. Ia mendorong agar penguatan ekspor diimbangi dengan percepatan hilirisasi di daerah, pembangunan kawasan industri, pelabuhan, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), hingga pembenahan infrastruktur logistik lokal.
Baginya, indikator keberhasilan kebijakan besar ini tidak boleh hanya diukur dari angka devisa yang masuk ke kas negara. Keberhasilan sejati tercermin dari:
Meningkatnya jumlah eksportir nasional yang tangguh.
Tumbuhnya kelas pengusaha baru di daerah.
Meluasnya volume industri hilirisasi di luar Jawa.
Terbukanya lapangan kerja baru dalam skala besar.
Meningkatnya daya saing performa logistik nasional.
“Kalau negara kuat tetapi pengusaha nasional melemah, itu bukan ekonomi yang sehat. Yang dibutuhkan adalah model kolaborasi di mana negara mendapat kontrol strategis, sementara dunia usaha mendapat ruang tumbuh yang lebih besar,” pungkas Fauzan, yang saat ini tengah maju memimpin KADIN Gorontalo dengan visi memperkuat investasi dan konektivitas ekonomi daerah.(*)
