Kabupaten Tangerang, Metrosiar – Ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten hingga banyaknya begal dan kriminalitas di pelbagai tempat turut menjadi alasan pemerintah membentuk 750 batalyon baru sampai 2029 baru.
“Saya ingin sedikit menyinggung, apa manfaat batalyon infanteri teritorial pembangunan. Apa yang kita lihat sebelum ada batalyon teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali,” ujar Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Sjafrie menjelaskan, setelah TNI menempatkan batalyon dan membangun pangkalan di daerah yang diambilnya sebagai contoh itu, begal dan kriminal seketika hilang di atas 50 persen dari daerah itu. Sebab, kata dia, tugas batalyon teritorial pembangunan termasuk melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan.
“Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali. Ini yang yang berkaitan dengan kriminalitas,” jelasnya.
Sjafrie mengungkit Indonesia yang memiliki 514 kabupaten/kota dengan 287 juta penduduk. Lalu, Indonesia juga berbatasan langsung dengan 11 negara. Sjafrie menekankan, pembentukan 750 batalyon bukan untuk mengantisipasi serangan dari negara yang berbatasan dengan RI.
“Kita ingin menjaga kedaulatan negara kita. Dan kita membangun kemampuan kita ini untuk mengawal ini semua. Akhirnya mereka bisa mengerti,” ucap Sjafrie.
Ikut memutar perekonomian di tingkat daerah
Sementara itu, Sjafrie mengatakan, anggaran untuk prajurit juga dirasakan masyarakat dengan kehadiran batalyon ini, khususnya bagi para UKM.
Menurut Sjafrie, gaji prajurit kini berputar di desa dan kecamatan, karena dibelanjakan di UKM-UKM yang ada. “Gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp 6 juta satu orang. Kalau dia 1.000 orang dalam 1 batalyon, dan dia belanjakan Rp 1 juta setiap bulan, berarti dia Rp 1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka,” paparnya.
“Saya lihat setiap saya datang ke batalyon-batalyon, banyak sekali bangunan namanya cafe-cafe, warung-warung yang muncul. Berarti UKM ini meningkat. Dan ini yang kita tingkatkan. Itu baru Rp 1 juta. Memang komandan batalyon-nya keras, tidak boleh lebih dari Rp 2 juta setiap bulan. Jadi kalau Rp 2 juta ya berarti Rp 2 miliar di kampung ataupun di kecamatan itu. Itu dampaknya di ekonomi,” imbuh Sjafrie.
