Metrosiar – Biaya transportasi harian di wilayah Jabodetabek semakin mencekik masyarakat, terutama para pekerja dengan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Banyak warga mengaku harus merogoh kocek ratusan ribu hingga lebih dari Rp1 juta tiap bulannya hanya untuk ongkos pergi-pulang ke tempat kerja.
Fabian (30), warga Bogor yang bekerja di Jakarta, mengaku menghabiskan sekitar Rp46.000 per hari.
Rinciannya: parkir motor Rp5.000, KRL pulang-pergi Rp10.000, dan ojek online Rp31.000. Untungnya, ia bekerja secara hybrid sehingga tidak harus setiap hari datang ke kantor.
“Untung ada WFH. Kalau enggak, bisa hampir sejuta sebulan cuma buat ongkos ke kantor,” ungkap Fabian kepada Kompas.com, dikutip Selasa (5/8/25).
Hal serupa juga dialami Intan (29), warga Tapos, Depok. Untuk mencapai kantornya di kawasan Patal Senayan, Jakarta, ia mengeluarkan sekitar Rp83.000 per hari.
“LRT dari Harjamukti ke Dukuh Atas sekitar Rp40.000 PP. Lanjut ojol ke kantor Rp40.000 PP. Kadang pulang dijemput, kalau enggak naik busway dari Harjamukti Rp3.000,” jelasnya.
Dengan hitungan 20 hari kerja, biaya transportasi Intan bisa menyentuh Rp1,6 juta per bulan — setara dengan hampir setengah dari UMK Depok.
Kendaraan Pribadi Bukan Solusi Murah
Beralih ke kendaraan pribadi ternyata tidak menjamin lebih hemat. Jemmy (30), warga Depok, yang menggunakan motor ke kantor tetap harus mengeluarkan antara Rp650.000 hingga Rp700.000 per bulan.
“Bensin seminggu sekitar Rp100.000, belum parkir Rp12.000 sehari. Belum lagi kalau ada servis dadakan,” ujarnya.
Jabodetabek Jadi Wilayah dengan Biaya Transportasi Tertinggi
Data terbaru Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat empat kota di Jabodetabek masuk dalam 10 besar biaya transportasi tertinggi di Indonesia. Bahkan, Depok dan Bekasi menduduki posisi pertama dan kedua secara nasional.
Kota Rata-rata Biaya Transportasi Per Bulan Persentase dari Biaya Hidup
Depok Rp1.802.751 16,32%
Bekasi Rp1.918.142 14,02%
Bogor Rp1.235.613 12,54%
Jakarta Rp1.590.544 11,82%
Angka ini jauh di atas batas ideal pengeluaran transportasi menurut Bank Dunia yang hanya 10% dari total biaya hidup.
Biaya Mahal di First Mile, Pemerintah Ambil Langkah
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menyebut ongkos transportasi tinggi lebih banyak berasal dari first mile, yaitu akses awal menuju moda utama seperti KRL atau LRT.
“Naik kereta bisa cuma Rp3.500–Rp6.000, tapi ojol-nya Rp25.000, parkir Rp10.000. Ini yang kami kaji,” kata Risal.
Harapan Warga: Integrasi dan Kenyamanan
Masyarakat berharap adanya integrasi transportasi yang lebih baik. Fabian menekankan pentingnya transportasi pengumpan (feeder) seperti angkot dan bus kecil untuk menjangkau titik-titik yang belum terlayani moda utama.
“Gak semua tempat gampang dijangkau. Harapannya ada integrasi pengumpan ke moda utama kayak MRT atau LRT,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi stasiun padat penumpang seperti Dukuh Atas dan Sudirman yang kerap penuh sesak hingga mengganggu kenyamanan.
“Stasiunnya terlalu padat. Susah buat ibu hamil atau difabel kalau kondisinya begini,” tambahnya.
Pemerintah Gelontorkan Subsidi Transportasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan subsidi besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum. Dari anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp7,2 triliun, sekitar Rp5,16 triliun (70%) digunakan untuk subsidi MRT, LRT, dan Transjakarta.
Subsidi ini diharapkan bisa meringankan beban warga dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi massal di Ibu Kota dan sekitarnya.*
Editor : Lisan Al-Ghaib
Sumber Berita: Kompas.com
