Metrosiar- Persentase penduduk miskin Kabupaten Ngada, Provinsi NTT pada tahun 2025 sebesar 11,22 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,65 persen dari tahun 2024.
Sedangkan jumlah agregat penduduk miskin di Kabupaten Ngada pada tahun 2025 sebesar 20,48 ribu orang, menurun 0,95 ribu orang dari tahun 2024.
Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngada, Ivadia Elmina Patola menyampaikan hal ini kepada Media ini di Bajawa, Kamis (11/9/25).
Ivadia menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan (GK).
Ia menyebutkan garis kemiskinan Kabupaten Ngada pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 510.269 per kapita per bulan.
BPS mencatat, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Ngada pada tahun 2025 sebesar 1,67 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 2,14.
Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2025 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 0,35 setelah sebelumnya 0,55 pada tahun 2024.
Karena itu, Ivadia mengatakan, menurunnya angka penduduk miskin ini tentu merupakan pencapaian keberhasilan pembangunan yang baik.
Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang tepat sasaran serta kerja kolaborasi semua stakeholder agar persoalan kemiskinan dapat ditangani dengan baik.
Namun yang pasti berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah direalisasikan tentu saja dapat berdampak terhadap penurunan itu.
Ivadia mengungkapkan, Penyaluran berbagai bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta adanya subsidi listrik, subsidi pupuk dan subsidi lainnya berdampak pada penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Ngada.
Diharapkan kedepannya penyaluran bantuan Pemerintah lebih tepat sasaran dan efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait faktor penyebab terjadinya penurunan angka kemiskinan, Ivadia menjelaskan, hal tersebut perlu memerlukan kajian yang lebih dalam.
“Mungkin yang perlu kita dorong adalah meskipun sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan namun pemda perlu mengkaji lebih jauh pemanfaatan anggaran penanganan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Sehingga penurunan kemiskinan dapat lebih cepat,” tutup Ivadia.
Editor : Frans Dhena
Sumber Berita: Metrosiar
