Metrosiar – Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan opsi impor gas bumi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya ini merupakan peluang yang perlu dipertimbangkan, terutama mengingat potensi penurunan harga gas sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, PT PLN, dan PT PGN, Sugeng menyebutkan jika terdapat kekurangan gas dalam negeri, impor bisa menjadi solusi sementara.
Sugeng juga menyoroti penurunan harga gas dan minyak mentah setelah ekspor gas dari AS ke China ditolak, menciptakan kelebihan pasokan energi yang menyebabkan harga gas turun signifikan.
Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya memanfaatkan gas domestik sesuai dengan komitmen pemerintahan Prabowo – Gibran, yang fokus pada pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri.
Saat ini, ketimpangan antara pasokan dan permintaan gas bumi menjadi perhatian utama.
Sugeng menegaskan pasokan gas pipa dari sumber gas eksisting mengalami penurunan karena proses natural declining.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebutuhan gas, baik untuk industri, pembangkit listrik, maupun bahan baku pupuk, karena terkait erat dengan ketahanan energi dan ketahanan pangan.
Opsi impor gas bumi dianggap sebagai solusi sementara sambil menunggu ketersediaan gas domestik, yang diharapkan akan meningkat dengan pembangunan infrastruktur gas, termasuk integrasi pipa gas antara wilayah Barat dan Timur Indonesia, serta pengembangan sumber gas baru di wilayah Timur.
Anggota Komisi XII dari Fraksi PKB, Iyeth Bustami, mengungkapkan fokus saat ini adalah memastikan kelancaran pasokan gas.
Sementara itu, Alfons Manibui dari Fraksi Golkar menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, pembangunan gas yang hanya terfokus di wilayah Barat tidak akan membawa kemajuan secara merata, sehingga infrastruktur gas harus dapat memajukan seluruh Indonesia.
Sebagai hasil dari RDP ini, Komisi XII DPR RI menyepakati beberapa poin penting, termasuk mendukung Dirjen Migas dan SKK Migas untuk mempercepat proyek lapangan gas baru serta menjaga keseimbangan antara pasokan gas untuk pasar domestik dan internasional.
Komisi XII juga meminta Kementerian ESDM, PLN, dan PGN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas, baik pipa maupun regasifikasi, guna menjamin pasokan gas yang andal untuk kebutuhan industri pupuk, pembangkit listrik, dan sektor lainnya.(*)
