Metrosiar – Negara-negara Teluk Arab selama ini dikenal sebagai kawasan stabil dan makmur dengan pertumbuhan ekonomi pesat, kota modern, serta kebijakan bebas pajak yang menarik jutaan pekerja asing. Namun, stabilitas itu kini diuji setelah dua serangan besar pada 2025.
Dilansir dari CNN, pada Juni lalu Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar setelah fasilitas nuklirnya diserang Washington.
Tidak lama kemudian, Israel melancarkan serangan udara ke Doha dengan target para pemimpin politik Hamas. Untuk pertama kalinya, dua kekuatan besar di kawasan—Iran dan Israel—menyerang langsung wilayah negara Teluk.
Perang Gaza yang awalnya jauh dari perbatasan, kini terasa semakin dekat.
Respons Qatar dan Negara Teluk
Dengan pilihan militer terbatas, Qatar menyiapkan langkah kolektif bersama mitra Teluk. Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menegaskan, “Keputusan akan diambil pada pertemuan puncak negara-negara Arab dan Islam yang digelar di Doha akhir pekan ini,” ujarnya, Rabu (10/9/25).
Respons cepat datang dari Uni Emirat Arab (UEA). Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan tiba di Doha kurang dari 24 jam pascaserangan, lalu melanjutkan lawatan ke Bahrain dan Oman.
Tak lama kemudian, UEA memanggil diplomat Israel untuk menyampaikan kecaman atas “serangan terang-terangan dan pengecut.”
Analis menilai negara Teluk sedang mempertimbangkan langkah bersama untuk mencegah serangan lanjutan.
“Kita perlu mengambil sikap sekarang. Jika tidak, ibu kota-kota Teluk lainnya bisa menjadi target berikutnya,” kata Bader Al Saif, asisten profesor sejarah Universitas Kuwait.
Jalur Diplomasi dan Hukum Internasional
Qatar juga menempuh jalur diplomasi hukum. Pada Kamis (11/9/25), negara itu berhasil mendorong Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan mengecam Israel.
Hasan Alhasan, peneliti senior dari Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain, menilai, “Negara-negara Teluk dapat secara kolektif memutuskan untuk bergabung dalam gugatan-gugatan hukum internasional terhadap Israel, baik secara politik maupun finansial.”
Pertahanan Kolektif Teluk
Negara Teluk memiliki perjanjian pertahanan bersama sejak 1980-an. Abdulaziz Sager, ketua Gulf Research Center, menyebut opsi untuk mengaktifkan Pasukan Perisai Semenanjung sedang dipertimbangkan.
“Klausul perjanjian ini selama ini bersifat teoretis, tetapi saat ini mereka dapat mengaktifkannya melalui pembentukan komando terpadu Teluk, integrasi sistem pertahanan udara dan rudal, serta peningkatan kapabilitas pertahanan yang lebih independen dan inovatif,” ujar Alhasan.
Namun, ketergantungan pada Amerika Serikat masih membatasi langkah Teluk.
“Serangan Israel dapat menjadi pemicu bagi kawasan Teluk untuk masuk dalam dialog yang lebih serius dan terstruktur dengan pemerintahan Trump terkait kemitraan keamanan mereka,” kata Sager.
Alhasan menambahkan, “Negara-negara Teluk sekarang sadar bahwa mereka tidak terlalu siap menghadapi ancaman dari Israel karena keamanan nasional mereka sangat bergantung pada AS.”
Ekonomi Jadi Alat Tekanan
Selain militer, kekuatan ekonomi negara Teluk juga berpotensi menjadi senjata.
Dana kekayaan kedaulatan Qatar, Arab Saudi, UEA, dan Kuwait bernilai triliunan dollar AS, yang bisa digunakan untuk menekan Israel.
“Investasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kawasan Teluk aman dan stabil,” ujar Al-Saif.
“Tetapi jika rasa aman itu hilang karena tindakan sekutu AS seperti Israel, dana tersebut bisa dialihkan untuk memperkuat pertahanan kawasan atau mencari imbal hasil investasi yang lebih aman di tempat lain.”*
Editor : Lisan Al-Ghaib
Sumber Berita: CNN
