Metrosiar – Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menyampaikan Nota Pengantar atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten yang digelar di Gedung DPRD Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (27/5/2025).
Dua raperda yang diajukan yakni Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029.
Dalam pemaparannya, Andra Soni menekankan pentingnya penguatan permodalan Bank Banten demi meningkatkan performa serta keberlangsungan usaha BUMD tersebut.
Orang nomor 1 di Banten itu mengatakan, pemerintah Provinsi Banten sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum.
“Pemerintah Provinsi Banten perlu mengambil langkah konkret dan berpihak kepada Bank Banten. Penyertaan modal sangat penting untuk memperbaiki struktur permodalan dan menjadikan bank ini profesional serta mandiri,” ujar Andra.
Guna memenuhi kebutuhan permodalan yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui APBD, Pemprov Banten telah menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim.
Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan perbankan daerah.
“Insya Allah, dengan langkah-langkah ini, Bank Banten akan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk menjaga likuiditas kas daerah, meningkatkan PAD, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.
Sementara itu, mengenai Raperda RPJMD 2025–2029, Andra menyampaikan bahwa dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sekaligus sebagai arah pembangunan daerah lima tahun mendatang.
Proses penyusunan RPJMD telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari kajian teknis dan administratif hingga penjaringan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Mudah-mudahan pada kesempatan ini Pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD dapat mengkaji dan membahas substansi Raperda ini agar memenuhi kaidah dan ketentuan hukum, menjawab tantangan pembangunan, serta mengoptimalkan seluruh potensi daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Andra.
Penyampaian Nota Pengantar terhadap dua Raperda strategis ini menandai dimulainya proses pembahasan antara pemerintah daerah dan legislatif.
Andra berharap, proses tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat.
“Semoga melalui proses pembahasan yang konstruktif, kita dapat melahirkan kebijakan yang berkualitas dan solutif demi kemajuan Banten,” pungkas Gubernur Andra Soni.(*)
Editor : Lisan Al-Ghaib
Sumber Berita: Press Release
