Ketua Komisi I DPR Respons Kritik Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Revisi UU TNI

Avatar photo

Senin, 17 Maret 2025 - 09:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi 1 DPR Fraksi PDIP Utut Adianto. (Istimewa)

Ketua Komisi 1 DPR Fraksi PDIP Utut Adianto. (Istimewa)

Metrosiar – Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, memberikan tanggapan atas kritikan yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil, termasuk Kontras, terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Utut mengeklaim pihaknya telah mengundang Kontras untuk hadir dalam rapat pembahasan tersebut, namun Kontras memilih untuk tidak datang.

“Kita undang dia nggak mau (datang), karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya,” ujar Utut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/3/2025).

Baca juga:  Rapat Panja RUU TNI di Hotel Mewah jadi Sorotan Publik, Utut Adianto Beri Pembelaan

Utut juga menambahkan pihaknya tidak mempermasalahkan jika Kontras memang tidak sepakat dengan revisi UU TNI tersebut.

“Mereka menilai yang lebih dibutuhkan sekarang undang-undang yang berhubungan dengan peradilan militer atau bidangnya,” katanya.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan melakukan aksi protes di ruang rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR yang tengah membahas RUU TNI di Hotel Fairmont.

Mereka membawa poster yang berisi kritik terhadap proses tersebut. Tiga orang perwakilan koalisi memasuki ruang rapat dan membentangkan poster bertuliskan “Kayak kurang kerjaan aja, ambil double job.”

Baca juga:  Demo Bagian dari Akumulasi Kekecewaan atas Kebijakan-kebijakan Pemerintah

Salah satu perwakilan koalisi yang juga Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus, kemudian ditarik keluar oleh petugas keamanan.

Sesaat setelah itu, petugas menutup pintu rapat, sementara anggota koalisi lainnya berteriak menuntut agar rapat dihentikan.

“Hentikan Bapak-Ibu, prosesnya sangat tertutup, tidak ada pelibatan rakyat di sini,” seru Andri di depan pintu rapat.(*)

Editor : Kun

Follow WhatsApp Channel metrosiar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jelang Pemilu, Gelora Banten dan KPUD Bahas Data Anggota hingga Struktur Partai
Lucky Hakim minta maaf kepada pemilih usai Syaefudin ditahan Kejati Jabar. Ia memastikan roda pemerintahan Indramayu tetap berjalan.
Gelora Banten Panaskan Mesin Organisasi, Rekrutmen Anggota Dikebut!
Terungkap! Ini Profil Kampus Gibran, MDIS Singapura, Benarkah Kontroversial?
MDIS Tegaskan Gibran Lulusan Singapura, Tapi Putusan MK Bikin Polemik Makin Panas
MK Bicara Ijazah Gibran, Jawabannya Bikin Polemik Makin Panas
Fahri Hamzah Tantang DPR: Ambang Batas Parlemen 0% atau 20%, Berani?
Anis Matta Bongkar Strategi Gelora Menuju 2029
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 21:29 WIB

Jelang Pemilu, Gelora Banten dan KPUD Bahas Data Anggota hingga Struktur Partai

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:14 WIB

Lucky Hakim minta maaf kepada pemilih usai Syaefudin ditahan Kejati Jabar. Ia memastikan roda pemerintahan Indramayu tetap berjalan.

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 21:27 WIB

Gelora Banten Panaskan Mesin Organisasi, Rekrutmen Anggota Dikebut!

Rabu, 7 Oktober 2026 - 23:28 WIB

Terungkap! Ini Profil Kampus Gibran, MDIS Singapura, Benarkah Kontroversial?

Rabu, 7 Oktober 2026 - 22:48 WIB

MDIS Tegaskan Gibran Lulusan Singapura, Tapi Putusan MK Bikin Polemik Makin Panas

Berita Terbaru

TNI POLRI

Polri Larang Vape, Personel yang Melanggar Terancam Sanksi!

Kamis, 5 Nov 2026 - 14:59 WIB