Metrosiar – Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus mengalami dampak signifikan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengungkapkan situasi ini sangat sulit.

“Vokasi memang sangat tertekan sekali,” ujar Suharti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube TVR Parlemen, Jumat 14 Februari 2025.

Dampak Pemotongan Anggaran terhadap Pendidikan Vokasi

Pada kesempatan tersebut, Suharti menyebutkan anggaran Ditjen Vokasi yang sebelumnya mencapai Rp1,927 triliun mengalami pemangkasan hingga tersisa Rp1,408 triliun, dengan total pemotongan lebih dari Rp519 miliar.

Salah satu program yang terkena dampak besar adalah Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang anggarannya turun drastis dari Rp1,195 triliun menjadi Rp132,4 miliar.

Dana yang tersisa ini dialokasikan untuk delapan program, termasuk SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK).

“SMK-PK itu baru bisa menyediakan Rp15 miliar turun dari Rp528 miliar tahun yang lalu,” ungkap Suharti.

Rincian Program yang Terdampak

Beberapa program pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengalami pemangkasan anggaran meliputi:

1. Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK dan Magang Luar Negeri

• Target awal: 100.750 orang
• Anggaran awal: Rp65,036 miliar
• Blokir efisiensi: Rp65,036 miliar
• Target baru: Dihilangkan

2. Pengembangan SMK Pusat Keunggulan

• Target awal: 1.178 SMK
• Anggaran awal: Rp528,678 miliar
• Blokir efisiensi: Rp513,678 miliar
• Target baru: 15 SMK
• Anggaran baru: Rp15 miliar

3. Pengembangan Teaching Factory di SMK

• Target awal: 450 SMK
• Anggaran awal: Rp156,831 miliar
• Blokir efisiensi: Rp102,686 miliar
• Target baru: 184 SMK
• Anggaran baru: Rp39,145 miliar

4. Peningkatan Kualitas SMK non PK

• Target awal: 312 SMK
• Anggaran awal: Rp74,637 miliar
• Blokir efisiensi: Rp59,637 miliar
• Target baru: 63 SMK
• Anggaran baru: Rp15 miliar

5. Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

• Target awal: 192 lembaga
• Anggaran awal: Rp40,446 miliar
• Blokir efisiensi: Rp40,446 miliar
• Target baru: Dihilangkan

6. Pembinaan Kursus dan Pelatihan (PKK dan PKW)

• Target awal: 2.000 orang/19.699 lembaga
• Anggaran awal: Rp127,665 miliar
• Blokir efisiensi: Rp88,555 miliar
• Target baru: 224 orang/6.400 lembaga
• Anggaran baru: Rp39,110 miliar

7. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi

• Target awal: 10.214 orang
• Anggaran awal: Rp154,080 miliar
• Blokir efisiensi: Rp131,768 miliar
• Target baru: 1.421 orang
• Anggaran baru: Rp22,312 miliar

8. Penjaminan Mutu dan Peningkatan Kapasitas Balai Vokasi

• Target awal: 7 lembaga
• Anggaran awal: Rp48,415 miliar
• Blokir efisiensi: Rp46,572 miliar
• Target baru: 7 lembaga
• Anggaran baru: Rp1,842 miliar

Tanggapan DPR dan Strategi Kemendikdasmen

Suharti menegaskan Kemendikdasmen berusaha memastikan alokasi anggaran tetap efektif meskipun mengalami pemotongan besar. Isu ini menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi X DPR RI.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti pentingnya pendidikan vokasi untuk membekali lulusan dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Pendidikan vokasi itu penting untuk mendapat perhatian, karenanya memang harus dicermati dengan luar biasa,” ucap Hanifa.

Ia juga menegaskan keterampilan yang diberikan kepada siswa vokasi harus dapat membuat mereka mandiri dan tidak bergantung pada negara.

Namun, beberapa program kunci seperti pelatihan bagi pendidik vokasi dan sertifikasi kompetensi siswa SMK justru mengalami pemangkasan besar.

“Dukungan terhadap program prioritas seperti bimtek, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk monev kami kurangi sangat banyak sebagai arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut,” jelas Suharti.

“Apalagi dicantumkan juga perjadin (perjalanan dinas) harus dikurangi bahkan kurang dari 50%. Jadi memang sangat berat,” tambahnya.

Alternatif Kerja Sama dengan Kemnaker

Sebagai solusi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan siswa SMK di Balai Latihan Kerja (BLK).

“Untuk vokasi kami sampaikan bahwa kami sudah ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja untuk nanti pelatihan-pelatihan guru SMK itu diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja,” jelas Mu’ti.

Siswa SMK yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat sebagai bekal untuk mencari pekerjaan.

“Dalam pelatihan itu nanti para siswa SMK bisa mendapatkan sertifikat yang memungkinkan mereka untuk dapat bekerja di sektor-sektor industri sesuai dengan sertifikat yang mereka ikuti (miliki),” pungkas Mu’ti.

Langkah Mitigasi untuk Mengatasi Dampak

Kemendikdasmen telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengurangi dampak efisiensi anggaran, antara lain:

1. Mengubah skema pelaksanaan kegiatan menjadi daring.
2. Mengusulkan pembukaan blokir atau tambahan anggaran untuk program prioritas.
3. Mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp19,7 triliun.
4. Mengusulkan pembiayaan revitalisasi satuan pendidikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
5. Menyesuaikan mekanisme kerja pegawai guna meningkatkan efisiensi.(*)

Editor : Lisan Al-Ghaib

Sumber Berita: YouTube TVR Parlemen/Metrosiar