Metrosiar – Pemerintah memastikan proses transisi hosting pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025 dari Kementerian Pariwisata ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berjalan lancar.
Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito.
Warsito menekankan pentingnya peran Kemenko PMK sebagai koordinator untuk memastikan seluruh proses administrasi dan tata kelola sesuai aturan.
Hosting fee MotoGP 2025 dialihkan ke Kemenpora menggunakan mekanisme alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Keterlibatan pemerintah sangat penting karena menyangkut akuntabilitas. Kemenko PMK hadir sebagai koordinator untuk memastikan Kemenpora menyiapkan seluruh dokumen administrasi dengan lengkap, sehingga sukses penyelenggaraan juga diikuti dengan sukses administrasi, sukses prestasi, dan juga sukses ekonomi yang berdampak,” ujar Warsito dalam siaran pers, Rabu (16/9/25).
Jadwal MotoGP Mandalika 2025
MotoGP Mandalika 2025 akan berlangsung pada 3–5 Oktober mendatang, dengan sisa waktu persiapan tinggal 18 hari.
Penyelenggaraan menerapkan skema cost sharing, di mana hosting fee ditanggung APBN melalui Kemenpora, sedangkan operasional event menjadi tanggung jawab Injourney Tourism Development Corporation (ITDC).
Asdep Olahraga Profesional Kemenpora, Yusup Suparman, menjelaskan usulan pengalihan anggaran hosting fee ke Kemenpora diajukan ITDC.
Langkah ini sekaligus memperkuat peran Kemenpora sebagai leading sektor industri olahraga profesional sesuai mandat Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta Perpres Nomor 187 Tahun 2024.
ITDC melaporkan bahwa persiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025 telah mencapai 98 persen.
Dukungan Pemprov NTB
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menyatakan dukungan penuh sebagai tuan rumah, dengan situasi daerah yang kondusif serta komunikasi intensif bersama Dorna selaku penyelenggara MotoGP internasional.
Selain Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga turut berperan aktif dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kolaborasi dua Kemenko ini memastikan aspek pembiayaan, infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif berjalan selaras dengan aspek kepemudaan, olahraga, serta tata kelola administrasi.*
Editor : Konradus Fedhu
Sumber Berita: Kemenko PMK
