Metrosiar – Lebak, Banten! Ketua DPC Ormas GAIB 212 Kabupaten Lebak, Umar Vijay, berkomitmen untuk mengawasi penggunaan dana desa (DD) di Kabupaten Lebak pada tahun 2025.
Ia membentuk koalisi bersama Ormas, LSM, dan wartawan guna memastikan pengelolaan dana desa lebih optimal, mengingat masih banyak desa yang belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik sarana fisik, penyaluran BLT DD, hingga pengelolaan BUMDES.
Pada 25 Maret 2025, Umar Vijay mengungkapkan bahwa dari 340 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Lebak, masih ditemukan berbagai masalah terkait pengelolaan anggaran DD.
Di antaranya adalah ketidaksesuaian penggunaan dana untuk pembangunan fisik desa, yang berdampak pada kualitas infrastruktur seperti jalan rabat beton yang cepat rusak.
Koalisi yang dibentuk akan memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai aturan dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pengawasan yang lebih serius sangat diperlukan, mengingat adanya penyelewengan dalam penggunaan dana desa di tahun-tahun sebelumnya, seperti pada kasus penyaluran BLT DD Desa Situregen,” kata Umar Vijay kepada awak media.
Vijay juga menambahkan bahwa timnya melakukan pemantauan di beberapa kecamatan dengan menggunakan sampel acak dari lima desa per kecamatan.
Hasilnya menunjukkan bahwa banyak kegiatan pembangunan fisik desa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Koalisi Ormas, LSM, dan Wartawan Lebak Siap Awasi Pengelolaan Dana Desa
Bentuk kerja sama antara Ormas, LSM, dan wartawan di Kabupaten Lebak mendapatkan respons positif dari berbagai pihak.
Wakil Ketua Ormas Grib Jaya Kabupaten Lebak, Arif Hidayat, mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa mereka akan segera membentuk koalisi pasca-lebaran untuk bersama-sama memonitoring kegiatan pembangunan di desa-desa.
“Selama ini banyak desa yang belum maksimal dalam pengelolaan dana dan kegiatan pembangunan. Dengan adanya koalisi ini, kita berharap bisa mengurangi potensi penyimpangan,” ungkap Arif.
Sejalan dengan itu, wartawan media online, Cep Apih, menambahkan bahwa sinergi antara Ormas, LSM, dan Pers sebagai lembaga sosial kontrol sangat penting untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal.
“Sebagai lembaga sosial kontrol, kita harus bekerja profesional dan menghindari hal-hal yang bisa merusak citra Ormas, LSM, dan Pers,” kata Cep Apih.(*)
Editor : Konrad Kun
Sumber Berita: Mitrapol.com, Metrosiar.com
