Metrosiar – Lebih dari 170 negara belum memperbarui komitmen iklim mereka sebagaimana diatur dalam Perjanjian Paris, menurut laporan dari International Institute for Environment and Development (IIED).
Keterlambatan kolektif ini mengancam efektivitas agenda global untuk merespons krisis iklim yang terus memburuk.
Pembaruan target tersebut, yang seharusnya sudah dikirimkan paling lambat awal 2025, sangat penting untuk dievaluasi menjelang Konferensi Perubahan Iklim COP30.
Dalam skema Perjanjian Paris, setiap negara diminta menyusun Nationally Determined Contributions (NDC), peta jalan nasional dalam menurunkan emisi karbon dan mengelola dampak iklim.
Target utama dari kebijakan ini adalah membatasi pemanasan global agar tidak melebihi 2°C, dengan ambisi lebih besar untuk menjaga di bawah 1,5°C dibandingkan suhu rata-rata sebelum era industri.
Baru 21 Negara Serahkan NDC, Tenggat Waktu Mepet
Pihak-pihak dalam Perjanjian Paris wajib menyerahkan NDC terbaru mereka untuk tahun 2035 paling lambat 10 Februari 2025.
Namun, hingga kini hanya 15 dari 195 negara yang sudah memenuhi tenggat waktu tersebut. Per Mei 2025, total baru 21 negara yang telah menyampaikan pembaruan NDC.
Negara-negara tersebut antara lain Jepang, Kanada, Brasil, Inggris Raya, Uni Emirat Arab, Zambia, Kuba, Maladewa, Montenegro, Kepulauan Marshall, Singapura, Zimbabwe, Ekuador, Saint Lucia, Andorra, Selandia Baru, Swiss, Uruguay, Kenya, dan Moldova.
Sementara itu, Amerika Serikat justru menarik diri dari Perjanjian Paris setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif awal tahun ini. Padahal, hanya tersisa 6 bulan sebelum COP30 digelar di Brasil.
“Kita benar-benar perlu melihat negara-negara menyerahkan target iklim terbaru mereka. Target-target ini menunjukkan apakah para pemimpin dunia serius atau tidak dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, yang sudah menimbulkan malapetaka di seluruh dunia,” kata Camilla More, peneliti diplomasi iklim di IIED, dikutip dari Down to Earth, Senin (12/5/25).
Penilaian Climate Action Tracker: Hanya Inggris yang Sesuai Target 1,5°C
Climate Action Tracker, lembaga independen berbasis sains yang menilai komitmen iklim global, telah memantau 20 negara yang telah mengirimkan NDC mereka dan menganalisis 10 di antaranya.
Hasilnya menunjukkan bahwa hanya target dari Inggris Raya yang kompatibel dengan tujuan menjaga pemanasan global tidak lebih dari 1,5°C.
Walaupun target tersebut dianggap ambisius, menurut Climate Analytics, kontribusi Inggris belum mencerminkan tanggung jawab yang adil secara global. Lembaga ini merekomendasikan agar Inggris meningkatkan pendanaan iklim guna membantu negara-negara berkembang.
Selain itu, target iklim Inggris untuk 2030 dinilai masih belum cukup ambisius dan belum selaras dengan tujuan jangka panjang pembatasan pemanasan bumi hingga 1,5°C.
Kritik terhadap Investasi Teknologi Penangkapan Karbon
Inggris berencana mengalokasikan hampir 22 miliar poundsterling untuk pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Namun, langkah ini menuai kritik.
Mark Maslin, Profesor Ilmu Pengetahuan Alam dari University College London, menyatakan bahwa ketergantungan terhadap teknologi ini justru bisa memperlambat transisi menuju energi bersih dan memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Camilla More menambahkan, “Setiap tahun, biaya krisis iklim terus meningkat. Kita perlu melihat tindakan yang berani dan ambisius untuk memangkas emisi dan mendukung masyarakat beradaptasi dengan realitas baru serta mengatasi dampak yang tak terhindarkan. Kita tidak bisa membiarkan populisme jangka pendek bertindak sebagai rem pada aksi iklim.”(*)
Editor : Nedu Wodo Mezhe
