Metrosiar – Indonesia tengah bersiap untuk memasuki era ekonomi baru yang berorientasi pada keberlanjutan, yakni ekonomi karbon.
Dengan kekayaan alam seperti hutan tropis, ekosistem mangrove, dan lahan gambut, serta potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan sumber pendapatan baru melalui perdagangan karbon dan pengembangan usaha berbasis rendah emisi karbon (low carbon business).
Ini sekaligus memperkuat komitmen nasional dalam agenda dekarbonisasi.
“Ibarat menembak dua sasaran dengan satu peluru, ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru ke depannya yang manfaat gandanya ada pada penurunan emisi karbon,” kata Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dalam sambutannya pada pertemuan tahunan Asosiasi Migas Indonesia (Indonesian Petroleum Association/IPA), ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (22/5/25).
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menyoroti berbagai peluang ekonomi dari pengembangan sektor rendah karbon seperti hidrogen, amonia, dan teknologi carbon capture storage (CCS).
Menurutnya, CCS membawa manfaat luas bagi perekonomian Indonesia, di antaranya potensi investasi berskala besar, transfer teknologi mutakhir, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan menyerap emisi karbon baik dari dalam maupun luar negeri.
Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan karbon terbesar di Asia, menjadikannya destinasi strategis bagi negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura yang tengah mencari lokasi penyimpanan karbon jangka panjang.
Hal ini membuka peluang besar untuk menjaring investasi asing langsung di sektor CCS.
“Pengembangan CCS, perdagangan karbon, dan hibah karbon merupakan sebagian kecil dari ekonomi karbon yang perlu dikembangkan agar Indonesia memiliki sumber pendapatan negara yang baru dari pajak transaksi karbon, jasa penyimpanan karbon, atau industri pendukung lainnya dari bisnis karbon rendah,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen, Eddy Soeparno menyatakan kesiapannya untuk mendukung percepatan pembangunan ekosistem bisnis rendah karbon.
Ia juga mendorong agar berbagai inisiatif karbon rendah, khususnya di sektor migas, masuk dalam revisi Undang-Undang Migas yang akan segera dibahas di DPR.(*)
Editor : Konradus Fedhu
