Bajawa.Metrosiar- Data kerusakan bangunan akibat gempa bumi di Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, kini kembali diuji di hadapan masyarakat. Warga diberi ruang untuk mengoreksi hasil pendataan, termasuk mempertanyakan dasar penentuan kategori kerusakan bangunan.
Uji publik berlangsung di Kecamatan Riung Barat, Rabu (16/9/2026), setelah masa tanggap darurat bencana gempa bumi berakhir. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan transisi darurat menuju pemulihan untuk memastikan data kerusakan yang nantinya ditetapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Proses uji publik dijadwalkan berlangsung selama empat hari dan dilanjutkan dengan verifikasi di tingkat desa hingga 19 September 2026. Sementara hasil akhir data ditargetkan dapat diketahui pada 21 September 2026.
Data yang diuji mencakup kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum yang terdampak gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026.
Warga Bisa Koreksi Data
PIC Koordinator Kecamatan Riung Barat, Wilson Siga, mengatakan uji publik dilakukan untuk memastikan data yang telah dihimpun dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan koreksi apabila menemukan rumah atau bangunan yang belum masuk dalam pendataan maupun kategori kerusakan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Uji publik ini penting agar data yang sudah dihimpun bisa kembali dicermati bersama. Kalau ada yang belum sesuai, masyarakat dapat menyampaikan dan memberikan masukan,” jelasnya.
Koreksi dari masyarakat tersebut nantinya menjadi bahan dalam proses verifikasi sebelum data ditetapkan sebagai data akhir.
Dasar Penilaian Kerusakan Dipertanyakan
Dalam forum tersebut, kriteria penilaian tingkat kerusakan bangunan menjadi salah satu perhatian yang disampaikan masyarakat dan pemerintah desa.
Kepala Desa Lanamai 1, Donatus Tala, mengatakan masih terdapat warga yang mempertanyakan hasil penilaian terhadap kondisi bangunan mereka setelah gempa.
Menurut Donatus, besarnya dampak gempa yang dirasakan masyarakat membuat proses penilaian kerusakan perlu dilakukan secara terbuka, sehingga pemerintah desa dan masyarakat dapat memahami dasar penetapan kategori kerusakan.
Ia juga menyoroti proses pendataan sebelumnya yang dilakukan dalam waktu relatif terbatas karena kebutuhan untuk segera mendapatkan gambaran kondisi pascagempa.
Karena itu, ia berharap tim teknis dapat menjelaskan secara terbuka indikator yang digunakan dalam menentukan apakah sebuah bangunan masuk kategori rusak berat, sedang maupun ringan.
“Harapannya, tim teknis juga menyampaikan indikator-indikator atau kriteria penilaian kerusakan kepada kepala desa, sehingga pemerintah desa dan masyarakat bisa memahami dasar penilaiannya,” demikian poin masukan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Keterbukaan mengenai indikator penilaian dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara hasil pemeriksaan teknis dengan kondisi bangunan sebagaimana dirasakan pemilik rumah.
Dampak Psikologis Juga Disoroti
Uji publik tidak hanya membahas kerusakan fisik. Dampak psikologis yang dialami masyarakat pascagempa turut menjadi perhatian.
Kepala SMK Bertholomeus Maronggela, Endi Mada, mengingatkan bahwa dampak bencana tidak selalu dapat diukur hanya melalui kondisi fisik rumah, sekolah atau fasilitas umum.
Menurutnya, pengalaman menghadapi gempa juga dapat meninggalkan dampak psikologis bagi masyarakat yang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan.
Masyarakat, kata dia, tidak hanya menghadapi kerusakan dan kerugian material, tetapi juga harus kembali menjalani kehidupan setelah melewati situasi bencana.
Masukan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascagempa tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan, tetapi juga kondisi sosial masyarakat terdampak.
Data Belum Final
Camat Riung Barat, Andreas Gabriel Timoteus Lou, melalui Sekretaris Camat Vladimir G. Ndiwal, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Ngada yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menguji kembali data kerusakan.
Menurut Vladimir, forum tersebut penting untuk memastikan data hasil pendataan sebelumnya benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Namun, ia menegaskan data yang diuji pada 16 September belum dapat dinyatakan sebagai data final.
“Untuk hasil uji publik hari ini, kita belum bisa memastikan apakah data ini sudah bisa diterima atau belum, karena masih berproses di tingkat desa sampai 19 September 2026. Finalnya kita akan tahu persis pada 21 September 2026,” jelasnya.
Ia menjelaskan, selama proses berlangsung, masyarakat masih dapat mencermati data yang telah ditempel di kantor desa. Jika ditemukan ketidaksesuaian, warga dapat menyampaikan sanggahan untuk diverifikasi.
Menurut Vladimir, berbagai keberatan yang muncul dalam forum merupakan bagian dari proses validasi data. Pemerintah desa masih memiliki ruang untuk memeriksa kembali kebenaran dan validitas hasil pendataan teknis.
Dimungkinkan Pendataan Ulang
Vladimir mengatakan, apabila setelah dilakukan verifikasi ditemukan data yang memang perlu diperbaiki, tim teknis dapat kembali turun ke lapangan.
“Kalau ada yang diragukan dan setelah diverifikasi memang perlu dilakukan pendataan ulang sesuai kondisi terkini, maka dimungkinkan tim teknis turun kembali untuk melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang menurut masyarakat masih diragukan validitas datanya,” ujarnya.
Masukan masyarakat selanjutnya akan disampaikan melalui penanggung jawab di tingkat kecamatan untuk ditindaklanjuti.
Dengan mekanisme tersebut, data yang saat ini diuji masih terbuka terhadap koreksi sebelum ditetapkan menjadi data akhir.
Akurasi Data Menentukan Arah Pemulihan
Pemkab Ngada sebelumnya telah melakukan pendataan kerusakan akibat gempa di sejumlah wilayah terdampak. Data tersebut mencakup rumah masyarakat, fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.
Memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan, akurasi data menjadi semakin penting karena akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah penanganan masyarakat terdampak.
Karena itu, uji publik menjadi ruang penting untuk mempertemukan hasil pendataan teknis dengan kondisi yang diketahui langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa.
Masyarakat tidak hanya menerima hasil pendataan, tetapi juga diberi kesempatan menyampaikan keberatan, koreksi maupun informasi tambahan.
Setiap masukan yang muncul diharapkan dapat ditindaklanjuti, terutama menyangkut kejelasan indikator dan kategori tingkat kerusakan.
Hasil akhirnya diharapkan tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi nyata bangunan dan masyarakat yang terdampak gempa.
Proses verifikasi hingga penetapan data akhir tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan warga terdampak tidak terlewat dalam tahapan penanganan dan pemulihan pascagempa.*
