Metrosiar – Belum ada satu bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa sudah melakukan gebrakan dalam mengelola keuangan atau dana pemerintah RI.
Terkini salah satu langkah Yudhi, yaitu menggelontorkan dana pemerintah sebanyak Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI).
Bukan tanpa sebab, dana besar itu selanjutnya disalurkan ke Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) untuk mendorong perekonomian RI.
“Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi dananya akan kita kirim. sudah saya setuju tadi pagi. Jadi saya pastikan dana tersebut akan masuk ke sistem perbankan hari ini,” tegas Purbaya kepada awak media di Jakarta, pada Sabtu (13/9/25).
Berkaca dari hal itu, publik kini menyoroti langkah kebijakan cepat yang dilakukan Menkeu Purbaya usai dirinya menggantikan Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih.
1. Rezim Ibu vs Bapak
Dalam kesempatan berbeda, langkah Purbaya dalam menggelontorkan dana Rp200 triliun ke Bank Himbara disoroti mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dalam siniar podcast YouTube pribadinya ‘SPEAK UP’ yang ditayangkan pada Kamis (18/9/25).
“Sekarang ada kebijakan, orang terkaget-kaget mungkin, katanya (Purbaya) untuk mengatasi krisis ekonomi ini, mungkin kita perlu menarik duit Rp200 triliun dari Bank Indonesia yang selama ini diparkir (mengendap),” ujar Abraham.
“Dana Rp200 triliun ini juga katanya bisa dijadikan kredit untuk mendanai UMKM dan sebagainya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Abraham lalu menanyakan langkah Menkeu Purbaya itu kepada Ekonom Senior, Yanwar Rizky.
“Ada hal yang cukup menarik dalam pembahasan publik, yakni rezim ibu-ibu dan rezim bapak-bapak,” ungkap Yanwar.
2. Ibu Hati-hati, Bapak Ancam di Belakang
Dalam pernyataannya, Yanwar lalu membeberkan pandangannya terkait fenomena sebagian publik dalam membandingkan gaya Menkeu Purbaya dengan Menkeu Sri Mulyani.
Pertama, Yanwar menyebut rezim ibu-ibu mencuatkan kemungkinan adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ekonomi.
“Jadi, kalau ibu-ibu jadi menteri keuangan, itu cenderung pelit. Cenderung misalnya, ‘Bu, saya mau beli yang ibu janjikan’, tapi si ibu ini melihat, ‘yang kemarin saja masih ngaco’, jadi ditahan dulu (uangnya),” tutur Yanwar.
“Ini juga yang menjadi penyebab uang ditahan oleh kebijakan bendahara negara, karena bendahara negara punya penilaian bahwa yang mau merealisasikan belanja itu tidak cukup memenuhi aspek tata kelola, yang menjadi ukurannya.” imbuhnya.
Pengamat ekonomi itu lantas menilai, perbedaan besar terlihat dalam gaya pengelolaan uang dari rezim bapak-bapak.
“Nah, kalau bapak-bapak tidak kan. ‘Kau mau minta berapa?’ lalu dikasih. ‘Tapi kalau misalnya besok ada apa-apa, saya gantung (hukum)’ begitu,” terang Yanwar.
“Jadi artinya, kalau ibu-ibu hati-hati di depan, kalau bapak-bapak cenderung kasih dulu, tapi kalau macam-macam di belakang, siap diganyang,” tambahnya.
3. Alasan di Balik Langkah Cepat Purbaya
Menurut pengamatan ekonom senior, Yanwar Rizky, perbedaan antara rezim ibu vs bapak dinilainya sebagai gambaran sederhana tentang gaya pengelolaan ekonomi Purbaya dengan Sri Mulyani.
“Nah, dua perbedaan ini menggambarkan satu penyederhanaan yang menurut saya bisa saja terjadi, bahwa Purbaya berbeda dengan gaya Sri Mulyani yang penuh dengan kehati-hatian,” tegasnya.
Di sisi lain, Yanwar menjelaskan hal tersebut sebagai perbedaan karakter sang Menkeu baru dengan pendahulunya, Sri Mulyani.
“Ini yang menurut saya membedakan dahulu tentang perbedaan karakter (Purbaya),” jelasnya.
Terkait langkah cepat Purbaya dalam menggelontorkan dana Rp200 triliun ke Bank Himbara, Yanwar menilai salah satu faktornya karena sang Menkeu baru itu menganut mazhab teori likuiditas Milton Friedman.
“Perbedaan karakter ini bisa kita lihat tentang ucapan Purbaya tentang mazhabnya,” ungkap Yanwar.
“Dia sendiri yang bilang, dirinya menganut teori likuiditas Milton Friedman. Jadi teori likuditas ini memang artinya tidak boleh ada dana mengendap. Uang itu harus ke luar, harus jalan,” tukasnya.*
Editor : Wodo Ndaya Coya
Sumber Berita: YouTube Abraham Samad SPEAK UP
