Metrosiar – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik mantan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa.
Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/25), berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/P Tahun 2025.
Pembentukan badan otorita ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menuntaskan megaproyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang sudah digagas sejak era Presiden Soeharto lebih dari tiga dekade lalu.
Proyek ini diperkirakan menelan biaya sekitar 80 miliar dolar AS atau setara Rp1,28 kuadriliun.
Tanggul sepanjang lebih dari 500 kilometer, membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, ditargetkan rampung dalam kurun waktu 15–20 tahun.
Pemerintah menilai pembangunan tanggul laut dapat menjadi solusi permanen dalam menghadapi ancaman banjir rob di kawasan pantai utara Jawa.
Kritik dari pegiat lingkungan
Meski begitu, proyek ambisius ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Peneliti Kelautan Auriga Nusantara, Parid Ridwanuddin, menilai pembangunan tanggul laut justru berpotensi merusak ekosistem Pulau Jawa.
“Kalau pemerintah tetap ngotot melanjutkan proyek ini, itu tanda yang buruk. Pulau Jawa akan semakin tereksploitasi. Pembangunan tanggul membutuhkan miliaran kubik pasir dari darat dan laut yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar,” ujar Parid, Rabu (27/8/25) dilansir dari Kompas.com.
Ia juga menilai, masalah banjir rob tidak bisa hanya diatasi dengan membangun tanggul laut.
Menurut Parid, dana yang mencapai hampir Rp1.300 triliun seharusnya lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta pemulihan lingkungan.
“Guru dan dosen masih kurang mendapat apresiasi, gaji mereka kecil, dan di banyak daerah terpencil sekolah serta fasilitas kesehatan masih minim. Itu yang harusnya diprioritaskan,” tegasnya.
Evaluasi tata ruang dinilai lebih penting
Lebih lanjut, Parid menekankan perlunya evaluasi tata ruang di Pulau Jawa sebelum melanjutkan pembangunan tanggul laut.
Kawasan utara Jawa disebut telah didominasi kepentingan industri, sementara ruang untuk masyarakat dan ekologi semakin sempit. Saat ini, hutan alam di Jawa tersisa kurang dari 9 persen.
“Kita belajar dari proyek IKN. Badan otorita di sana juga mengelola dana besar, tetapi progresnya tersendat.
Indonesia perlu politik anggaran yang berpihak pada lingkungan dan rakyat, bukan hanya pada proyek raksasa,” ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka fokus utama harus diarahkan pada tiga hal: pendidikan, kesehatan, dan pemulihan lingkungan.*
Editor : Lisan Al-Ghaib
Sumber Berita: Kompas.com
