Jakarta, Metrosiar – Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada rekam jejak anggota DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang kini berkaitan dengan penanganan hak angket terhadap Gibran.
Rifqinizamy diketahui pernah diberhentikan sebagai dosen pegawai negeri sipil (PNS) di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, pada 2016. Pemberhentian tersebut berkaitan dengan persoalan keabsahan ijazah S2 yang digunakannya.
Kasus lama itu kembali menjadi perbincangan setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah.
Situasi tersebut kemudian memancing perbandingan di kalangan warganet mengenai penanganan persoalan dokumen pendidikan Rifqinizamy pada 2016 dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini berkembang menjadi persoalan hukum dan politik.
Kemenristekdikti Pernah Ambil Tindakan Tegas
Dalam kasus Rifqinizamy, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) saat itu mengambil langkah administratif setelah melakukan pemeriksaan dan konfirmasi terkait keabsahan ijazah yang bersangkutan.
Mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, pada Juni 2016 menyatakan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi keabsahan ijazah tersebut kepada universitas yang menerbitkannya.
“Palsu, kami sudah konfirmasi kepada universitasnya, minta tim yang mencari. Setelah itu diputuskan ijazahnya ditarik,” ujar Nasir saat itu.
Persoalan tersebut kemudian berujung pada pemberhentian Rifqinizamy sebagai dosen PNS di ULM. Selain itu, berdasarkan informasi yang kembali diungkit dalam perbincangan publik, ia juga disebut tidak diperbolehkan mengajar di perguruan tinggi lain di Indonesia.
Publik Pertanyakan Konsistensi Penegakan Aturan
Mencuatnya kembali persoalan tersebut tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian masyarakat setelah MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang dipersoalkan tidak sah.
Perbandingan antara kedua kasus tersebut kemudian berkembang menjadi diskusi mengenai konsistensi penerapan aturan terkait keabsahan dokumen pendidikan.
Pada 2016, Kemenristekdikti mengambil tindakan administratif terhadap Rifqinizamy setelah melakukan konfirmasi mengenai keabsahan ijazahnya.
Sementara itu, polemik dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi perdebatan hukum dan politik, termasuk tuntutan pertanggungjawaban terkait persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa persoalan keabsahan ijazah yang melibatkan seorang dosen dapat berujung pada pemberhentian, sedangkan polemik dokumen pendidikan pejabat negara harus melalui proses hukum dan politik yang berbeda.
Perbandingan tersebut semakin menarik perhatian karena Rifqinizamy kini berada dalam posisi politik yang berkaitan dengan penanganan hak angket terhadap Gibran.
Perbedaan penanganan kedua persoalan itu pun menjadi bahan perdebatan publik, terutama menyangkut konsistensi penegakan aturan, transparansi, serta pertanggungjawaban terhadap keabsahan dokumen pendidikan.
.
