Puan Maharani Desak Pemerintah Tindak Tegas Ormas yang Diduga Ganggu Ketertiban di Lahan BMKG

Selasa, 27 Mei 2025 - 14:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRI RI Puan Maharani (Instagram Puan Maharani)

Ketua DPRI RI Puan Maharani (Instagram Puan Maharani)

Metrosiar – Isu mengenai dugaan keterlibatan oknum organisasi masyarakat (Ormas) GRIB Jaya dalam aktivitas ilegal di lahan milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kini menjadi sorotan publik. Perhatian meningkat setelah tindakan tegas dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang membongkar posko GRIB Jaya pada Sabtu (24/5/25).

Dalam penggerebekan tersebut, aparat kepolisian mengamankan 17 orang. Di antara mereka, 11 merupakan anggota GRIB Jaya dan 6 lainnya mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani turut memberikan pernyataan resmi. Usai menerima kunjungan Perdana Menteri China, Li Qiang, di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Minggu (25/5/25), Puan menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap ormas yang mengganggu ketertiban umum.

Baca juga:  Rapat RUU TNI Di Hotel Mewah Dijagat Rantis Koopssus, Puan Buka Suara

“Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi kemudian meresahkan masyarakat,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menyoroti perlunya evaluasi terhadap kehadiran ormas yang dinilai memiliki indikasi aksi premanisme.

“Dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme,” tambahnya.

Menurut Puan, negara tidak boleh kalah menghadapi tindakan yang mengarah pada premanisme, apalagi jika dilakukan atas nama organisasi masyarakat.

Baca juga:  Kejar-kejaran Maut! Kurir Sabu 192 Kg Tabrak Truk Demi Kabur dari Polisi

“Ya, kalau memang kemudian itu berbau premanisme ya segera bubarkan, jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme,” tegasnya.

Puan juga mendorong aparat penegak hukum untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait aktivitas ormas tersebut.

“Ya itu jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut,” pungkasnya.

Dengan pernyataan tegas dari Ketua DPR RI ini, diharapkan ada langkah nyata dari pemerintah dan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban serta mengantisipasi potensi konflik di tengah masyarakat.(*)

Follow WhatsApp Channel metrosiar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sungai Cisadane Tercemar, Aktivis Desak KLH dan Polisi Tetapkan Tersangka: PT Biotek dan Pengelola Taman Tekno BSD Diduga Lalai
Polresta Tangerang Lakukan Penyelidikan Kasus Pembunuhan Suami Diduga oleh Istri di Tigaraksa
Terungkap! Modus Lowongan Kerja Restoran Berujung Perdagangan Orang, Pasutri di Banten Ditangkap
Komisi III DPR RI Meminta Polri Dan Kejaksaan Tidak Menghentikan Kasus Penjambretan Di Sleman
Kawal Kasus Mafia Tanah Kupang Timur, Hendrikus Djawa LP2TRI Desak Kepastian Hukum di Polda NTT, Soroti Kinerja Pengacara
Vape dan Minuman Energi Ternyata Berisi Narkotika, Sindikat Internasional Dibongkar di Bandara
Reaksi Pemerintah RI Setelah Pemerintah AS Menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro
Nadiem Jalankan Pengadaan Chromebook Semata Untuk Kepentingan Bisnis Pribadi

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 17:52 WIB

Sungai Cisadane Tercemar, Aktivis Desak KLH dan Polisi Tetapkan Tersangka: PT Biotek dan Pengelola Taman Tekno BSD Diduga Lalai

Jumat, 6 Maret 2026 - 18:48 WIB

Polresta Tangerang Lakukan Penyelidikan Kasus Pembunuhan Suami Diduga oleh Istri di Tigaraksa

Kamis, 5 Maret 2026 - 21:56 WIB

Terungkap! Modus Lowongan Kerja Restoran Berujung Perdagangan Orang, Pasutri di Banten Ditangkap

Jumat, 30 Januari 2026 - 16:32 WIB

Komisi III DPR RI Meminta Polri Dan Kejaksaan Tidak Menghentikan Kasus Penjambretan Di Sleman

Kamis, 8 Januari 2026 - 02:20 WIB

Kawal Kasus Mafia Tanah Kupang Timur, Hendrikus Djawa LP2TRI Desak Kepastian Hukum di Polda NTT, Soroti Kinerja Pengacara

Berita Terbaru

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada Yohanes Ghae (tengah) didampingi jajaran perangkat daerah saat memberikan keterangan usai apel gabungan terkait penertiban aset dan kepatuhan pajak kendaraan dinas di halaman Kantor Bupati Ngada.

Nusantara

Aset Amburadul & Pajak Menunggak, Pemda Ngada Bergerak!

Kamis, 23 Apr 2026 - 22:44 WIB