Metrosiar – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi ini menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana defisit sudah terjadi sejak awal tahun, terutama dipengaruhi oleh perlambatan penerimaan pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan kondisi fiskal tersebut dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI pada Selasa (8/4/2025).
Biasanya, data semacam ini diungkap dalam konferensi pers APBN KiTa.
Sebagai perbandingan, pada Maret 2024 lalu, APBN masih mencatat surplus sebesar Rp8,1 triliun atau 0,04% dari PDB.
“Kita akan tetap menjaga APBN dan defisit secara prudent dan transparan,” ujar Sri Mulyani dalam paparannya.
Ia menekankan meskipun defisit sudah terjadi sejak Januari, posisi tersebut masih dalam koridor aman dari target defisit tahunan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% PDB.
Sri Mulyani juga memastikan pembiayaan terhadap berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis, masih berada dalam ruang fiskal yang tersedia.
“Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada,” tegasnya.
Penerimaan Negara Tertekan, Belanja Sedikit Naik
Turunnya penerimaan Negara menjadi penyebab utama defisit ini. Per Maret 2025, pendapatan Negara tercatat Rp516,2 triliun, mengalami penurunan 16,8% dibandingkan Maret 2024 yang mencapai Rp620,01 triliun.
Kontributor utama penurunan tersebut berasal dari penerimaan pajak yang anjlok 18,1% (YoY) menjadi Rp322,6 triliun dari sebelumnya Rp393,9 triliun.
Sementara itu, penerimaan bea cukai justru meningkat 12,3% menjadi Rp77,5 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan tajam sebesar 26%, menjadi Rp115,9 triliun.
Di sisi lain, belanja Negara justru meningkat tipis sebesar 1,4% menjadi Rp620,3 triliun.
Realisasi belanja terbesar berasal dari pos Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp413,2 triliun, termasuk belanja kementerian/lembaga (Rp196,1 triliun) dan belanja non-K/L (Rp217,1 triliun).
Sementara Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp207,1 triliun.
Pemerintah pun telah melakukan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun atau sekitar 40,6% dari total kebutuhan pembiayaan tahun ini.
Meskipun mengalami defisit, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp17,5 triliun, namun angkanya jauh lebih rendah dibandingkan posisi Maret 2024 yang mencapai Rp122,09 triliun.
Waspadai Risiko Pelebaran Defisit
Ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad, menilai risiko pelebaran defisit tetap ada, terutama akibat ketergantungan pada pembiayaan utang di tengah penurunan penerimaan negara. Meskipun begitu, ia menyebut defisit tidak akan menembus batas 3% dari PDB.
Menurut Tauhid, berbagai penyesuaian kebijakan fiskal seperti tarif PPh impor dan bea masuk akibat potensi tarif resiprokal dari Amerika Serikat berpotensi menekan penerimaan.
“Penyesuaian ini bisa menurunkan pendapatan negara, tapi itu strategi fiskal yang harus diambil,” katanya, Rabu (9/4/2025).
Ia juga menambahkan, pemerintah mungkin akan melakukan efisiensi dengan mengurangi subsidi atau menyesuaikan asumsi harga minyak mentah yang dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar 82 dolar AS per barel.
Untuk mengantisipasi kekurangan penerimaan, pemerintah disebut dapat menahan sebagian belanja atau melakukan relokasi anggaran. Tetapi, dampak dari langkah-langkah ini terhadap laju ekonomi tetap harus diwaspadai.(*)
Editor : Konrad
