Gubernur Banten Andra Soni Setujui Pembahasan 4 Raperda Inisiatif DPRD

Avatar photo

Rabu, 12 Agustus 2026 - 14:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan pandangannya mengenai empat Raperda inisiatif DPRD Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna di Serang, Selasa (11/08/2026).

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan pandangannya mengenai empat Raperda inisiatif DPRD Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna di Serang, Selasa (11/08/2026).

Serang, Metrosiar – Pemerintah Provinsi Banten menyepakati kelanjutan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

Persetujuan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni.

​“Insya Allah, kami akan mengutus perangkat daerah untuk serius membahas ini dalam waktu yang tidak lama agar bisa langsung diimplementasikan,” ucap Andra Soni saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (11/08/2026).

​Empat instrumen hukum daerah yang masuk ke tahap pembahasan lanjutan tersebut meliputi:
​Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil
Regulasi ini dirancang guna memperkuat ketahanan pelaku usaha rakyat di Banten.

“Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang terbukti paling tangguh dalam menjaga stabilitas ekonomi, menyerap tenaga kerja lokal, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten,” ujar Andra.

Baca juga:  Ketetapan Gubernur Andra Soni: Penghapusan Tunggakan dan Denda PKB di Banten Mulai April 2025

​Perubahan Nama dan Bentuk Hukum PT Banten Global Development Menjadi PT Banten (Perseroda)
Restrukturisasi badan usaha milik daerah ini ditujukan guna mengoptimalkan kontribusi terhadap kas daerah dan percepatan pembangunan.

“Keberadaan BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menjadi instrumen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki Provinsi Banten,” ungkapnya.

​Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penyesuaian aturan perpajakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dan kepastian hukum bagi publik.

“Perubahan itu sebagai bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan regulasi yang lebih adaptif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan, mudah dilaksanakan,” kata Andra.

​Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintah Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
Langkah ini merespons pelimpahan kembali sebagian urusan tata kelola sektor tambang ke tingkat daerah.
“Sebagian kewenangan pengelolaan telah dikembalikan ke Pemerintah Daerah Provinsi.

Baca juga:  Lapangan Kerja Melimpah! Paket Ekonomi 2025 Targetkan Serap Jutaan Pekerja dari Kota hingga Desa

Oleh karena itu, kehadiran payung hukum berupa Perda yang baru menjadi sangat krusial guna mengisi kekosongan regulasi di daerah,” ujarnya.

​Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, menyambut baik sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam memproses regulasi-regulasi prioritas tersebut.

​“Berdasarkan kajian beliau, pada prinsipnya Pak Gubernur Andra Soni menyetujui langkah-langkah DPRD terkait inisiatif terhadap empat Raperda,” kata Fahmi Hakim.

​Kelanjutan pembahasan keempat payung hukum ini dinilai vital bagi publik karena menyentuh langsung iklim usaha kecil, efektivitas BUMD, transparansi pajak/retribusi, serta kepastian tata kelola sumber daya mineral di Provinsi Banten.

Follow WhatsApp Channel metrosiar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kasus Lama Mencuat! Rekam Jejak Rifqinizamy Disorot di Tengah Polemik Ijazah Gibran
Mengejutkan! Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, Prabowo: Saya Hormati Keputusannya
Jelang Pemilu, Gelora Banten dan KPUD Bahas Data Anggota hingga Struktur Partai
Lucky Hakim minta maaf kepada pemilih usai Syaefudin ditahan Kejati Jabar. Ia memastikan roda pemerintahan Indramayu tetap berjalan.
Gelora Banten Panaskan Mesin Organisasi, Rekrutmen Anggota Dikebut!
Terungkap! Ini Profil Kampus Gibran, MDIS Singapura, Benarkah Kontroversial?
MDIS Tegaskan Gibran Lulusan Singapura, Tapi Putusan MK Bikin Polemik Makin Panas
MK Bicara Ijazah Gibran, Jawabannya Bikin Polemik Makin Panas
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 22:32 WIB

Kasus Lama Mencuat! Rekam Jejak Rifqinizamy Disorot di Tengah Polemik Ijazah Gibran

Kamis, 12 November 2026 - 23:34 WIB

Mengejutkan! Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, Prabowo: Saya Hormati Keputusannya

Minggu, 25 Oktober 2026 - 21:29 WIB

Jelang Pemilu, Gelora Banten dan KPUD Bahas Data Anggota hingga Struktur Partai

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:14 WIB

Lucky Hakim minta maaf kepada pemilih usai Syaefudin ditahan Kejati Jabar. Ia memastikan roda pemerintahan Indramayu tetap berjalan.

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 21:27 WIB

Gelora Banten Panaskan Mesin Organisasi, Rekrutmen Anggota Dikebut!

Berita Terbaru