Metrosiar – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyetujui pengerahan TNI untuk menjaga Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta.
Keputusan itu langsung menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil. Demikian dilansir dari Detik.com, Selasa (16/9/25).
Koalisi Masyarakat Sipil menilai kebijakan Menhan tidak sejalan dengan tuntutan rakyat dalam agenda 17+8.
Mereka menegaskan pelibatan TNI dalam pengamanan sipil harus dihentikan dan TNI dikembalikan ke barak.
“Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Menteri Pertahanan tidak sejalan dengan tuntutan rakyat. Menteri Pertahanan jelas-jelas melawan arus kehendak rakyat dan hal itu cermin dari pejabat pemerintahan yang tidak mendengarkan suara rakyat,” demikian pernyataan Koalisi.
Koalisi yang beranggotakan IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, Setara Institute, LBH Apik, dan WALHI ini menegaskan pelibatan TNI dalam pengamanan DPR bertentangan dengan UU TNI.
Menurut mereka, DPR bukan simbol kedaulatan negara, melainkan simbol perwakilan rakyat.
“Menempatkan TNI untuk menjaga DPR RI memberikan kesan mengancam dan mengintimidasi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan aspirasinya,” ujar pernyataan itu.
Koalisi juga menilai Presiden harus mengoreksi langkah Menhan.
Jika tidak, Presiden dianggap ikut dalam kekeliruan. Mereka menekankan fokus seharusnya diarahkan pada reformasi internal TNI.
Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil
- Menolak rencana pelibatan TNI untuk melakukan pengamanan Gedung DPR RI.
- Menghentikan segala bentuk pelibatan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Memprioritaskan agenda reformasi TNI agar benar-benar menjadi tentara profesional di bidang pertahanan.
Respons Menhan Sjafrie
Sjafrie menegaskan TNI diturunkan menjaga DPR sebagai simbol kedaulatan negara. Penjagaan akan dilakukan sampai keadaan dinilai kondusif.
“TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima TNI akan menindaklanjuti bersama para Kepala Staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” ujar Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR.
Ia menambahkan TNI siap berada di tengah masyarakat bila dibutuhkan.
“Ya, terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat,” katanya.*
Editor : Lisan Al-Ghaib
Sumber Berita: Detik.com
