Metrosiar – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas berbasis lanskap di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (16/9/25).
Kegiatan ini menghadirkan 70 peserta dari berbagai unsur, antara lain Pusdal LH Jawa, Ditjen Gakkum dan Ditjen PPMA KLH, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perwakilan pemerintah kabupaten/kota sepanjang DAS Brantas, serta akademisi dari Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga.
Rakernis dibuka Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang berdialog langsung dengan perwakilan dari 16 kabupaten/kota.
Selama lebih dari dua jam, Emil mendengarkan pemaparan kondisi lingkungan di tiap daerah sebelum rapat dilanjutkan ke sesi teknis.
Kepala Pusdal LH Jawa, Eduward Hutapea, mengungkapkan DAS Brantas tengah menghadapi persoalan serius berupa penurunan kualitas air yang telah masuk kategori tercemar sedang hingga berat, serta tingginya sedimentasi akibat erosi lahan di kawasan hulu.
“Untuk mengatasinya perlu langkah nyata, seperti pemantauan kualitas air secara real-time dan pengendalian laju sedimentasi,” ujarnya.
Eduward menambahkan, kepatuhan industri terhadap aturan lingkungan, pemulihan fungsi lanskap, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan Brantas.
Seluruh upaya tersebut, kata dia, harus diwujudkan dalam rencana aksi pemerintah daerah dengan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Emil Dardak menekankan pengelolaan DAS Brantas tidak boleh dianggap sebagai program sampingan.
Menurutnya, wilayah hulu menghadapi degradasi hutan dan alih fungsi lahan, kawasan tengah terbebani sedimentasi, sementara di hilir pencemaran limbah domestik masih menjadi masalah utama.
“Dibutuhkan kepemimpinan tegas, dukungan anggaran memadai, serta penegakan hukum terhadap industri pencemar tanpa mengabaikan aspek sosial ekonomi,” tegas Emil.
Dalam forum ini, dua pakar turut memberikan masukan. Prof. Eko Ganis Sukoharsono dari Universitas Brawijaya menyoroti pentingnya valuasi jasa ekosistem sebagai dasar kebijakan ekonomi lingkungan.
Sedangkan Dr. Sonny Kristianto dari Universitas Airlangga menekankan perlunya pengelolaan DAS Brantas yang terintegrasi dan berkelanjutan, mengingat sungai ini menjadi sumber utama air minum jutaan warga Jawa Timur.
Rakernis menghasilkan sejumlah langkah strategis ke depan, antara lain pemetaan spasial potensi dan masalah lingkungan, perencanaan tata kelola berbasis karakteristik wilayah, penguatan kebijakan berbasis data dan teknologi, serta integrasi pendekatan jasa ekosistem.
Selain itu, forum juga menekankan pentingnya pemantauan kualitas air secara menyeluruh dan peningkatan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian Brantas.
Kesepakatan tersebut menegaskan kembali komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan bahwa penyelamatan Sungai Brantas dari hulu hingga hilir merupakan kebutuhan mendesak demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.*
Editor : Wodo Ndaya Coya
Sumber Berita: kemenlh.go.id
