Metrosiar – Gubernur Banten Andra Soni, menggagas pendirian Pos Pelayanan Desa Sejahtera di seluruh desa di Provinsi Banten.
Inisiatif ini bertujuan mendekatkan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata.
Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Andra Soni saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten Tahun 2025 yang digelar di Le Semar Hotel, Jl Bhayangkara No. 50, Kota Serang, Jumat (23/5/2025).
Andra Soni mengatakan pembangunan Pos Pelayanan Desa Sejahtera merupakan bentuk kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa.
“Kita akan coba bagaimana kita bersama-sama dengan kepala desa untuk membangun Pos Pelayanan Desa Sejahtera. Kita minta dukungan dari para kepala desa untuk menyiapkan lahan-lahannya, nanti yang bangun Provinsi,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, pos pelayanan ini dirancang sebagai fasilitas multifungsi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat desa.
“Pos Pelayanan Desa Sejahtera bisa dimanfaatkan untuk Posyandu, bisa dimanfaatkan untuk koperasi merah putih, bisa dimanfaatkan aktivitas kegiatan perangkat desa dan aktivitas masyarakat desa,” jelasnya.
Dengan keberadaan pos pelayanan ini, warga desa akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan dasar, kegiatan ekonomi melalui koperasi, hingga layanan administrasi dan kegiatan sosial lainnya.
Gubernur menyadari besarnya tanggung jawab yang diemban oleh kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.
“Tugas kepala desa sangat berat, apa-apa semuanya ditumpukkan ke kepala desa,” ungkapnya.
Ia berharap Musda DPD APDESI dapat menghasilkan keputusan strategis demi kemajuan desa-desa di Banten.
Gubernur juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan desa agar semakin makmur dan mandiri.
Lebih lanjut, Andra Soni menyoroti potensi strategis desa-desa di Banten yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta.
Ia mendorong APDESI agar membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pelaku usaha dan akademisi, guna menggali serta mengoptimalkan potensi desa.
Selain Pos Pelayanan Desa Sejahtera, Pemerintah Provinsi Banten juga mengembangkan program unggulan lainnya yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM desa.
Salah satunya adalah program Sarjana Penggerak Desa yang didanai melalui bantuan keuangan desa.
“Akhirnya kita akan punya banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi dari desa, lulusan itu nanti akan kita laksanakan pembimbingan dan pengarahan agar bisa mendapatkan bantuan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan sehingga bisa melanjutkan sekolah hingga ke luar negeri,” tambahnya.
Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim dan Plh. Sekretaris Daerah Deden Apriandhi(*)
Editor : Lisan Al-Ghaib
