Jakarta, Metrosiar – Indonesia mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Sorotan tajam media internasional mengarah ke Jakarta setelah pemerintah menyatakan kesiapan mengirimkan hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza, Palestina.
Langkah ini bukan sekadar diplomasi biasa. Indonesia disebut-sebut sebagai negara pertama yang siap mendaratkan pasukan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di tengah bara konflik Gaza yang belum benar-benar padam. Publik pun terbelah: ini bukti keberanian dan komitmen kemanusiaan, atau keputusan berisiko tinggi yang bisa menyeret Indonesia lebih jauh ke pusaran konflik global?
TNI AD Mulai Bergerak, 5.000–8.000 Personel Disiapkan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengonfirmasi bahwa TNI AD telah mulai melakukan persiapan internal. Pelatihan intensif dilakukan sambil menunggu keputusan final dari Mabes TNI dan Presiden.
“Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan nanti jadi pasukan perdamaian. Korps zeni, kesehatan, yang biasa bertugas dalam misi perdamaian, kami siapkan,” ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Meski demikian, Maruli menegaskan pihaknya hanya bertugas menyiapkan pasukan. Keputusan akhir tetap berada di tingkat komando tertinggi.
Di sisi lain, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menekankan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam misi perdamaian PBB seperti UNIFIL. Personel yang akan diberangkatkan disebut berasal dari satuan-satuan berpengalaman.
Namun satu hal yang belum jelas: kapan dan dalam skema apa pasukan itu benar-benar diberangkatkan?
Istana Masih Hitung Risiko
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut angka 8.000 personel memang sedang dibahas. Namun belum ada keputusan final.
“Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” katanya.
Pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar. Jika benar direalisasikan, pengerahan ribuan pasukan ke Gaza akan menjadi salah satu operasi luar negeri terbesar dalam sejarah militer Indonesia.
Apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi politik, keamanan, dan diplomatiknya?
Kemlu Tegaskan Fokus Kemanusiaan
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa peran Indonesia akan fokus pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan mendukung gencatan senjata.
“Lebih fokus pada humanitarian, bantuan rekonstruksi, dan mendukung gencatan senjata,” ujar Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela.
Namun publik bertanya-tanya, mungkinkah pasukan benar-benar hanya menjalankan fungsi kemanusiaan di wilayah yang masih rawan eskalasi?
Kemlu juga mengakui belum ada timeline maupun jumlah final pasukan yang akan diberangkatkan.
Media Israel dan Barat Sorot Indonesia
Langkah Indonesia langsung menjadi headline media asing.
The Jerusalem Post menulis: “Indonesia to be first peacekeeping contributor to Gaza’s International Stabilization Force.”
The Times of Israel melaporkan kesiapan 5.000 hingga 8.000 tentara Indonesia dalam skema rencana perdamaian yang disebut terkait fase kedua gencatan senjata.
Bahkan The Guardian Inggris ikut mengulasnya dalam artikel berjudul: “Indonesia prepares to send up to 8,000 troops to Gaza as part of Trump plan.”
Fakta bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang disebut siap bergerak secara konkret membuat posisi Jakarta berada di panggung geopolitik yang sangat sensitif.
Komitmen Palestina atau Ujian Terbesar Diplomasi RI?
Istana menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Indonesia juga disebut bergabung bersama tujuh negara Muslim lain dalam Board of Peace (BoP).
Namun langkah ini bisa menjadi ujian terbesar diplomasi Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Di tengah dinamika politik global, pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia peduli pada Palestina — melainkan sejauh mana Indonesia siap menanggung risiko nyata di medan konflik Gaza.
Dunia memperhatikan.
Rakyat menunggu kejelasan.
Dan sejarah mungkin sedang ditulis.
