Metrosiar – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan dengan keterbukaan dan dijauhkan dari potensi penyimpangan.
Ia mengingatkan pemerintah memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
“Itu bukan anggaran main-main. Oleh karena itu, pengelolaan harus betul-betul transparan dan dikawal dari fraud,” kata Irma, Selasa (4/3/2025).
Program Prioritas dengan Anggaran Besar
Irma menyampaikan MBG merupakan salah satu kebijakan utama Presiden RI, Prabowo Subianto.
Ia meyakini pemerintah telah memperhitungkan kebutuhan anggaran sekitar Rp 25 triliun per bulan guna memastikan keberlangsungan program ini secara optimal.
Kualitas dan Pendistribusian Makanan Harus Diperhatikan
Selain dari segi anggaran, Irma juga mengingatkan kualitas dan keberagaman makanan yang disediakan dalam program MBG harus dijaga.
Aspek kebersihan, kandungan gizi, serta proses distribusi menjadi faktor penting yang harus diawasi secara ketat.
“Pola dapur umum di mana per dapur mensupply 3.000 pack juga rawan dari basi jika katering tidak berpengalaman dan kurang kontrol,” lanjutnya.
Upaya Menemukan Formula yang Tepat
Sebagai bagian dari tugas legislatif, Komisi IX DPR RI masih terus berupaya menyusun mekanisme terbaik dalam pelaksanaan MBG.
Irma menekankan kompleksitas program ini memerlukan perencanaan yang matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Karena permasalahan yang cukup kompleks dalam melaksanakan program ini, Komisi IX masih mencari bentuk yang tepat agar pemberian MBG tepat kualitas dan betul-betul bermanfaat,” ujarnya.
Perluasan Cakupan Penerima Manfaat
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan untuk memastikan program MBG dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Menurutnya, rencana perluasan cakupan program akan mulai dilaksanakan pada September hingga Desember 2025.
Saat ini, program MBG masih mencakup 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan.
Namun, dengan adanya peningkatan jumlah penerima, anggaran akan mengalami kenaikan signifikan pada akhir tahun 2025.
Anggaran untuk MBG Tahun 2025
Dadan juga memastikan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun telah disiapkan untuk menjalankan program MBG pada tahun 2025.
Selain itu, tambahan dana sebesar Rp 25 triliun per bulan akan diajukan guna memenuhi kebutuhan program secara menyeluruh.(*)
Sumber Berita: Metrosiar.com
