Bajawa.Metrosiar- Tak ingin wilayah Ngada menjadi jalur perlintasan maupun tempat persembunyian jaringan perdagangan orang, Polres Ngada memperketat pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Selama sepekan, 13–19 November 2026, aparat kepolisian turun langsung menyisir sejumlah lokasi strategis. Mulai dari tempat hiburan malam, hotel, homestay, kantor ketenagakerjaan hingga Pelabuhan Aimere menjadi sasaran pemeriksaan.
Pengawasan ini bukan sekadar patroli rutin. Polres Ngada berupaya menutup celah perekrutan tenaga kerja ilegal, penyelundupan manusia, hingga praktik eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
Hasil kegiatan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Aula Vicon Polres Ngada, Jumat (20/11/2026).
Pemaparan disampaikan Kapolres Ngada, AKBP Dr. Gede Harimbawa, S.E., S.H., M.H., M.I.Kom., melalui Kasat Reskrim IPTU Anselmus Leza, didampingi Kasi Propam, Kasi Humas, serta Kanit PPA dan PPO Polres Ngada.
Kapolres menjelaskan, pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut merupakan tindak lanjut perintah Kapolri melalui Program Quick Wins Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor STR/3093/XI/Ops.1/2026 tertanggal 12 November 2026.
Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya mempersempit ruang gerak pelaku perdagangan orang, khususnya praktik perekrutan dan penempatan tenaga kerja secara nonprosedural yang berpotensi berujung pada eksploitasi.
“Pelaksanaan KRYD ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pencegahan, penanganan dan penegakan hukum, serta perlindungan dan reintegrasi korban tindak pidana perdagangan orang,” jelas Kapolres.
Pelabuhan Aimere Jadi Perhatian, Hotel hingga Tempat Hiburan Malam Disisir
Dalam pelaksanaan KRYD, personel Unit PPA dan PPO Satreskrim Polres Ngada melakukan patroli, pemeriksaan, pengawasan, pendataan, hingga pemetaan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan TPPO.
Salah satu tempat hiburan malam di Kota Bajawa, Arema, turut menjadi sasaran pemeriksaan. Petugas mengecek dokumen perizinan usaha, identitas pekerja, serta kelengkapan administrasi ketenagakerjaan.
Hasilnya, pihak manajemen dapat menunjukkan dokumen perizinan usaha yang sah. Polisi juga tidak menemukan pekerja di bawah umur maupun indikasi penggunaan tenaga kerja nonprosedural.
Pengawasan selanjutnya menyasar Pelabuhan Aimere pada Rabu (18/11/2026). Pelabuhan ini menjadi salah satu perhatian karena merupakan pintu mobilitas masyarakat menuju wilayah luar daerah.
Di lokasi tersebut, petugas memantau aktivitas keberangkatan penumpang serta melakukan pemeriksaan secara acak terhadap identitas dan kelengkapan dokumen perjalanan calon penumpang.
Dari pemeriksaan tersebut, polisi belum menemukan indikasi pengiriman calon tenaga kerja nonprosedural maupun korban TPPO melalui jalur pelabuhan.
Tak hanya pelabuhan, sejumlah hotel dan homestay juga masuk dalam pemetaan kepolisian. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan tempat penginapan dimanfaatkan sebagai lokasi perekrutan, penampungan, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan perdagangan orang.
Hasil pemeriksaan dan pemetaan sementara belum menemukan indikasi TPPO ataupun praktik eksploitasi terhadap perempuan dan anak di bawah umur.
Gandeng Nakertrans, Awasi Perekrutan Tenaga Kerja
Selain memperketat pengawasan di lapangan, Polres Ngada juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Ngada.
Koordinasi tersebut difokuskan pada pengawasan proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja, termasuk memperoleh informasi mengenai prosedur resmi pemberangkatan pekerja migran, perlindungan calon pekerja, serta potensi kerawanan TPPO di wilayah Ngada.
Polisi menilai pencegahan perdagangan orang tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Edukasi dan kewaspadaan masyarakat juga menjadi faktor penting untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut.
Pasalnya, praktik TPPO kerap berawal dari tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, fasilitas menarik, dan janji kehidupan lebih baik. Namun, di balik tawaran tersebut, tidak jarang tersembunyi praktik perekrutan ilegal hingga eksploitasi manusia.
Karena itu, Kapolres Ngada mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas perusahaan, alamat, dokumen, maupun prosedur pemberangkatannya.
“Pastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia memastikan Polres Ngada akan terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah sekaligus menindak setiap bentuk TPPO maupun penyelundupan manusia.
Warga Diminta Berani Melapor, Polisi Siapkan Layanan 110
Kapolres juga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya pencegahan perdagangan orang.
Warga diminta tidak menutup mata apabila mengetahui adanya dugaan perekrutan tenaga kerja ilegal, perdagangan orang, penyelundupan manusia, maupun praktik eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
Setiap informasi atau kejadian mencurigakan dapat segera dilaporkan ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan pengaduan Polri di nomor 110.
“Polres Ngada berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat,” tegas Kapolres.
Melalui KRYD ini, Polres Ngada ingin memastikan setiap pintu keluar-masuk wilayah, tempat penginapan, hingga lokasi aktivitas masyarakat tidak menjadi celah bagi jaringan perdagangan manusia.
Sebab, TPPO bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi menyangkut keselamatan, martabat, dan masa depan manusia.
Jangan sampai iming-iming pekerjaan bergaji besar justru menjadi awal penderitaan. Masyarakat harus waspada, berani menolak perekrutan ilegal, dan segera melapor jika menemukan indikasi perdagangan orang.*










